Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Singgung soal Pertahanan Saat Ditanya Strategi Utang Luar Negeri

Kompas.com - 07/01/2024, 21:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyinggung soal pertahanan nasional saat ditanya mengenai strategi penuntasan utang luar negeri Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan di sesi ketiga debat capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Mula-mula, Prabowo menyatakan bahwa dirinya tak terlalu khawatir dengan intervensi negara asing terhadap utang luar negeri Indonesia.

Sebab, menurutnya, Indonesia saat ini sangat dihormati berbagai bangsa.

"Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default (gagal bayar) utang. Saya keliling negara-negara di dunia mereka sangat hormat dengan Indonesia," ujar Prabowo dilansir tayangan Kompas TV, Minggu.

Baca juga: Ketika Prabowo dan Anies Sempat Berdebat soal Data Kepemilikan Lahan Prabowo...

"Sehingga saya optimistis. Tetapi kembali kita harus punya pertahanan yang kuat supaya kita tidak bisa diintervensi, tidak didominasi, tidak diintimidasi ekonomi, kekayaan, pembangunan kita untuk menuju Indonesia makmur dan jaya," katanya lagi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terendah di dunia.

Dia mengungkapkan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia sekitar 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Utang luar negeri kita, ternyata Indonesia sekarang ini sebenarnya rasio perbandingan terhadap PDB kita salah satu yang terendah di dunia," ujar Prabowo.

"Jadi (utang Indonesia) masih sekitar berada di 40 persen. Sedangkan banyak negara di dunia jauh di atas kita," katanya lagi.

Baca juga: Prabowo Tak Khawatir Indonesia Diintervensi Negara Lain soal Utang: Kita Sangat Dihormati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com