Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang Luar Negeri

Kompas.com - 07/01/2024, 21:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia tidak pernah berada dalam kondisi gagal membayar utang luar negeri.

Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia menjadi negara yang dihormati dunia internasional.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan di sesi ketiga debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Kita sangat-sangat dihormati. Kita tidak pernah default. Saya keliling negara-negara di dunia mereka sangat hormat dengan Indonesia," ujar Prabowo dilansir siaran Kompas TV, Minggu.

Baca juga: Dilarang Bawa Aksesoris, Pendukung Prabowo Bawa Lightstick Biru ke Arena Debat Capres

Dalam kesempatan itu, Pranowo juga mengungkapkan bahwa utang luar negeri Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terendah di dunia, yakni sekitar 40 persen dari rasio produk domestik bruto (PDB) nasional.

 

Sementara itu, menurut dia, banyak negara di dunia yang mempunyai rasio utang luar negeri lebih besar.

"Utang luar negeri kita, ternyata Indonesia sekarang ini sebenarnya rasio perbandingan terhadap PDB kita salah satu yang terendah di dunia," ujar Prabowo.

"Jadi (utang Indonesia) masih sekitar berada di 40 persen, sedangkan banyak negara di dunia jauh di atas kita," ucap dia. 

Baca juga: Balas Prabowo, Ganjar: Utang-utang Itu Bisa Mematikan

Prabowo pun menyatakan dirinya tak terlalu khawatir dengan intervensi negara asing terhadap utang-utang luar negeri Indonesia.

"Sehingga saya optimistis. Tetapi kembali kita harus punya pertahanan yang kuat supaya kita tidak bisa diintervensi, tidak didominasi, tidak diintimidasi ekonomi, kekayaan, pembangunan kita untuk menuju Indonesia makmur dan jaya," ujar Menteri Pertahanan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com