Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Targetkan Swasembada Pangan, Akui Butuh Komitmen

Kompas.com - 04/01/2024, 13:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BLORA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menargetkan swasembada pangan jika terpilih sebagai presiden.

Hal itu ia ungkapkan setelah berkampanye di hadapan para petani di Desa Bladeg, Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

"Kalau kita bicara target produksi nasional, untuk kebutuhan nasional bisa kita hitung, maka sedapat mungkin ya kita swasembada. Kalau kita swasembada kan beres," kata Ganjar kepada wartawan.

"Kalau enggak, nanti kita berdebat lagi, impor tidak, impor tidak, seperti kondisi hari ini kan. Apalagi kalau kita melihat anomali cuaca yang terjadi, El Nino terjadi," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Pupuk Subsidi Langka karena Perang Rusia-Ukraina, Ganjar: Ada Bahan dari Negara Lain Kok

Ia menegaskan, negara perlu menjamin sarana produksi pertanian agar mencukupi kebutuhan petani. Ia yakin, jika hal itu terpenuhi, petani akan berproses dengan sendirinya.

"Soal keahlian, petani kan jago-jago semuanya," kata dia.

Upaya untuk mengejar swasembada pangan ini dianggap juga bakal menciptakan efek domino yang baik untuk ekonomi, semisal dalam hal ekstensifikasi pertanian karena akan menciptakan lapangan kerja dan optimalisasi lahan di desa.

"Sebenarnya banyak sekali metode, kita hanya butuh satu saja, komitmen untuk melaksanakan itu," ucap Ganjar.

Isu swasembada pangan ini juga menjadi salah satu pokok pidato Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P pada 29 September 2023 lalu.

Baca juga: Ganjar Beberkan Syarat Petani dan Nelayan Bisa Ikut Program Pemutihan Utang KUR

Ketika itu, eks Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan, negara harus hadir dalam memastikan para petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurusi sektor pangan.

Menurut Ganjar, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh negara demi mewujudkan swasembada pangan.

Pertama, kata dia, negara harus menggenjot riset dan teknologi pertanian agar semakin canggih.


Kedua, ia menekankan bahwa harus ada politik tata ruang supaya lahan-lahan yang subur tidak dialihfungsikan.

"Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tinggal bagaimana kita mengeksekusi," kata Ganjar saat itu.

Ia juga mendorong adanya kebijakan fiskal yang menstimulus inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian, pembangunan masif infrastruktur pertanian, serta sarana produksi pertanian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com