Salin Artikel

Ganjar Targetkan Swasembada Pangan, Akui Butuh Komitmen

Hal itu ia ungkapkan setelah berkampanye di hadapan para petani di Desa Bladeg, Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

"Kalau kita bicara target produksi nasional, untuk kebutuhan nasional bisa kita hitung, maka sedapat mungkin ya kita swasembada. Kalau kita swasembada kan beres," kata Ganjar kepada wartawan.

"Kalau enggak, nanti kita berdebat lagi, impor tidak, impor tidak, seperti kondisi hari ini kan. Apalagi kalau kita melihat anomali cuaca yang terjadi, El Nino terjadi," ujar dia.

Ia menegaskan, negara perlu menjamin sarana produksi pertanian agar mencukupi kebutuhan petani. Ia yakin, jika hal itu terpenuhi, petani akan berproses dengan sendirinya.

"Soal keahlian, petani kan jago-jago semuanya," kata dia.

Upaya untuk mengejar swasembada pangan ini dianggap juga bakal menciptakan efek domino yang baik untuk ekonomi, semisal dalam hal ekstensifikasi pertanian karena akan menciptakan lapangan kerja dan optimalisasi lahan di desa.

"Sebenarnya banyak sekali metode, kita hanya butuh satu saja, komitmen untuk melaksanakan itu," ucap Ganjar.

Isu swasembada pangan ini juga menjadi salah satu pokok pidato Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P pada 29 September 2023 lalu.

Ketika itu, eks Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan, negara harus hadir dalam memastikan para petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurusi sektor pangan.

Menurut Ganjar, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh negara demi mewujudkan swasembada pangan.

Pertama, kata dia, negara harus menggenjot riset dan teknologi pertanian agar semakin canggih.

"Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tinggal bagaimana kita mengeksekusi," kata Ganjar saat itu.

Ia juga mendorong adanya kebijakan fiskal yang menstimulus inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian, pembangunan masif infrastruktur pertanian, serta sarana produksi pertanian.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/13191801/ganjar-targetkan-swasembada-pangan-akui-butuh-komitmen

Terkini Lainnya

Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke