Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berantas Mafia Solar, Cak Imin Akan Ubah Skema Subsidi BBM untuk Nelayan

Kompas.com - 30/12/2023, 08:14 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

TUBAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berencana mengubah skema pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan.

Dia berencana akan mengembalikan BBM satu harga agar solar tak jadi ladang mafia dan menyebabkan kelangkaan untuk para nelayan.

Bantuan subsidi nelayan nantinya akan diberikan lewat pemberian bantuan langsung tunai sebagai tambahan untuk meringankan pembelian solar.

Baca juga: Antisipasi Kecurangan Pemilu, Cak Imin Klaim Paslon Amin Punya 1.500 Advokat

"Subsidi diubah, kalau saat ini subsidi melalui subsidi harga BBM, kita ubah, harga sama supaya tidak dikuasai mafia, harga sama tapi petani miskin (nelayan) kita kasih uang untuk bisa menambah biaya beli BBM," ujarnya

Karena menurut Cak Imin, para nelayan sulit melaut bukan karena tak punya uang untuk membeli BBM.

Seringkali mereka sulit melaut karena solar yang mereka gunakan menyalakan mesin kapal tak tersedia.

"Soal BBM para nelayan sulit melaut gara-gara BBM, padahal mereka mau beli yang penting tersedia," ucapnya.

Baca juga: Cak Imin: Saya 20 Tahun bersama Pemerintahan, Kesimpulannya Minimalis Terus

Sebab itu, Cak Imin menginginkan agar produksi BBM dalam negeri harus terpenuhi dengan cara apapun.

Termasuk dengan cara impor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk para nelayan yang merupakan produsen protein ikan utama di Indonesia.

"Ya BBM mau nggak mau produksi dalam negeri ditingkatkan, atau kalau terpaksa kita beli dari negara lain kita lakukan. Tapi yang jelas tidak boleh dibiarkan kemiskinan ini berlarut-larut karena satu faktor tidak adanya BBM. Karena itu, perubahan itu pokoknya apapun jalannya BBM itu tersedia," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com