TUBAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengklaim saat ini bukan hanya kelompok ekonomi kelas bawah yang menginginkan adanya perubahan, tetapi juga kelompok ekonomi mapan.
Ia menyebut telah merasakan gerakan perubahan semakin hari semakin menguat dan semakin meluas ke berbagai kalangan.
"Kalau dulu (yang ingin perubahan) hanya yang lemah, kalau sekarang kelompok yang mapan, ekonomi kuat juga merasakan," ujar Anies saat ditemui di Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023).
Baca juga: Izin Kampanye Sering Dicabut Pemda, Anies: Presiden, Mendagri dan KPU Harus Tegur
Mereka disebut ingin negara ini tetap terjaga menjadi negara hukum dan tak berubah menjadi negara kekuasaan.
Karena menurut Anies, mayoritas menginginkan ada perubahan dari kesewenang-wenangan penguasa saat ini yang bisa mengotak-atik hukum.
Menurut Anies, perilaku penguasa yang kerap menekak-nekuk hukum menular ke lembaga lain, bahkan lembaga di luar pemerintahan.
"Nanti kesewenang-wenangan itu ditiru, sewenang-wenang memecat, sewenang-wenang mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.
Baca juga: Kubu Anies Sentil Gibran soal Hilirisasi Digital: Tidak Ada Dalam Literatur Akademis
"Itu adalah contoh jika negara kekuasaan terjadi, maka pemegang kewenangan bisa sewenang-wedang dalam menggunakan kewenangannya," sambung Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, perubahan berarti memegang teguh negara menjadi negara hukum.
Dengan adanya negara hukum, semua akan tertib pada hukum termasuk penguasa tertinggi di negeri ini.
"Karena pemegang kekuasaan menempatkan sebagai negara hukum, seluruhnya mengikuti aturan main yang ada. Nanti yang ke bawahnya ikut aturan main yang ada. Makanya itu mulai dari kepala, kalau di kepala benar yang di bawah benar," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.