Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ikrama Masloman
Strategic Manager KCI LSI

Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia

Polusi Kampanye Politik

Kompas.com - 30/12/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Angin yang tak ber-KTP menghembuskan polusi udara dari pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan aktivitas industri lalu masuk Jakarta, sehingga kualitas udara Ibu Kota kian buruk.

Sementara musim pemilu, ada polusi lain yang tak kalah mencemari, ia berhembus dari Jakarta ke seantero negeri.

Namun bukan polusi udara, tetapi polusi kampanye para kandidat dan timsesnya yang ber-KTP, juga partisan, yang mencemari kesadaran dan kohesi publik.

Dampaknya, ranah perdebatan politik lebih sentimen ketimbang rasional, terkecoh janji-janji manis tanpa kajian matang, yang penting memicu kesukaan, tak peduli itu masuk akal atau tidak.

Terkadang pemicunya bersifat trivial (receh) dan bukan sesuatu yang mendalam, juga kaya substansi terkait program.

Sebagai simulasi, polusi kampanye terbentuk, ketika para kandidat berebut panggung kampanye dengan menawarkan program populis.

Jika satu kandidat melempar program populis dan penerimaan publik antusias, maka kandidat lain akan menduplikasi program serupa dengan menambah nilai manfaatnya untuk menarik menarik perhatian pemilih.

Misal, kandidat A menjanjikan kenaikan gaji 50 persen. Kandidat B tak mau kalah dengan menawaran kenaikan 100 persen ditambah tunjungan liburan.

Sementara kandidat C memukul lebih tinggi dengan menaikkan 200 persen plus liburan dan tunjungan skincare. Sedangkan kesanggupan pasar dalam menoleransi kenaikan gaji, misalnya, hanya 40 persen.

Akibatnya dari sudut pandang ekonomi dan kebijakan publik terjadi apa yang disebut deadweight loss, kerugian bagi publik yang diakibatkan oleh inefisiensi ekonomi.

Penawaran yang dipaksakan pemerintah tidak dapat diterima pasar, tetapi terlanjur menciptakan lonjakan permintaan dalam bentuk pencari kerja yang tidak dapat diserap.

Kekacauan ini terjadi karena kurva penawaran dan permintaan berada di luar keseimbangan.
Para kandidat dan timsesnya adalah biang kerok jika kondisi itu terjadi.

Semua kandidat tidak lagi membicarakan program secara holistik dan komprehensif. Atau mungkin saja program-program populis itu sengaja dilempar untuk ajang obral bualan semata, yang sedari hati dan pikiran tidak untuk direalisasikan.

Ancaman populisme program ekonomi

Seorang kandidat dalam momentum pemilu, menempatkan dirinya sebagai ratu adil, yang menghidupkan sentimen perlawanan untuk mewakili kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai suara rakyat banyak atau kami (we), sekaligus menempatkan rezim atau lawan sebagai yang lain (the others), yang menghambat kesejahteraan.

Populisme program ekonomi itu dihidupkan dengan gambaran utopia kesejateraan, yang tiba pada satu konklusi bahwa rezim tidak menjalankan agenda ekonomi kerakyatan, sembari membalut slogan dirinya dengan frasa popular seperti “Gratis”, “Gaji Naik”, “Murah”, “Makmur”, yang lebih bernuansa retorika ketimbangkan bersifat kebijakan rasional.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com