Muhaimin Sebut Pemerintah Perlu "Diselepet" Karena Lambat Implementasikan UU Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut pemerintah perlu "diselepet" karena dinilai terlalu lambat mengimplementasikan undang-undang omnibus law dan membuat sistem yang ramah bagi investor.

Muhaimin juga menilai pemerintah lambat dalam mengucurkan permodalan dan mendorong kapasitas produksi untuk meyakinkan investor masuk.

Pernyataan itu Muhaimin sampaikan guna menanggapi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat cawapres sesi pertama.

Baca juga: CEK FAKTA: Muhaimin Sebut Kecepatan Internet di Indonesia Sangat Rendah

"Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin," kata Muhaimin di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Muhaimin mengatakan, persoalan izin yang berbelit-belit mengakibatkan kepercayaan investor kepada pemerintah hilang.

Selain perizinan yang mudah, Muhaimin juga menyoroti pentingnya infrastruktur dan distribusi yang memadai sehingga harga-harga menjadi stabil.

"Logistik menjadi salah satu kunci pentingnya, logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya atau barang," kata Muhaimin.

Baca juga: Muhaimin Ingin Turunkan Pajak Kelas Menengah, Gibran Justru Mau Naikkan Rasio Pajak

Adapun Gibran sebelumnya menyebut pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong pembangunan ekonomi digital.

Sementara, Mahfud menyebut terdapat banyak kesulitan dalam proses izin dan investasi. Ia lantas bertanya kepada Muhaimin, instrumen hukum apa yang akan dibuat untuk menanggulangi persoalan itu.

Diketahui, hari ini KPU menjadwalkan debat cawapres sesi pertama. Muhaimin Iskandar selaku cawapres nomor urut satu, Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres nomor urut dua, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan berdebat di panggung JCC.

Mereka akan membicarakan ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, investasi, pajak dan tata kelola Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian, perdagangan dan infrastruktur juga akan menjadi topik debat malam ini.