Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran ke Cak Imin: Dulu Potong Tumpeng Resmikan IKN, Gimana Ini Enggak Konsisten?

Kompas.com - 22/12/2023, 20:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak konsisten soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Gibran menyampaikan ini saat menanggapi pernyataan Cak Imin yang menilai pembangunan IKN bukan prioritas.

"Saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini enggak konsisten," ujar Gibran dalam debat perdana cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Anies Geleng-geleng saat Gibran Bicara IKN untuk Pemerataan

Anak Presiden Joko Widodo ini heran lantaran Cak Imin berubah sikapnya setelah menjadi cawapres dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

"Dulu dukung sekarang enggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan," imbuh dia.

Di situ, Gibran menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya untuk kepentingan pemerintah.

Menurut dia, pembangunan IKN merupakan bentuk pemerataan transformasi pembangunan di Tanah Air.

"Sekali lagi gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia," ucap dia.

Baca juga: Mahfud Sanggah Gibran soal IKN: Coba Sebutkan 1 Investor yang Sudah Masuk?

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sama pentingnya.

Cak Imin mengatakan pemerintah perlu membaca prioritas. Dia lantas mencontohkan proyek pembangunan IKN.

Menurut dia, anggaran yang digelontorkan IKN bisa digunakan untuk membenahi infrastruktur jalan serta membangun semua sekolah di Kalimantan.

"Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1 persen saja dari 400 sekian triliun itu untuk membangun jalan seluruh Kalimantan, beres," kata Muhaimin.

"Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan, beres dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3 persen saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com