Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Disebut Tak Bermaksud Singgung Prabowo soal Tak Kuat Jadi Oposisi

Kompas.com - 20/12/2023, 14:48 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Surya Tjandra mengatakan, Anies awalnya tak bermaksud menyinggung calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto soal tak kuat menjadi oposisi.

Menurutnya, Anies Baswedan hanya merespons pernyataan Prabowo yang lebih dulu menyinggungnya dalam debat capres perdana yang berlangsung Selasa (12/12/2023) itu.

“Kalau oposisi itu kita tidak bahas ya terus terang dalam persiapan. Kelihatannya Pak Anies merespons serangan Pak Prabowo dulu kan,” ujar Surya dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Ungkap Konflik di IKN, Jubir Timnas Anies-Muhaimin: Penelitian BRIN Temukan Ketegangan Sosial Muncul

Adapun, saat itu Anies tengah memaparkan pandangannya tentang situasi demokrasi. Ia menglaim masyarakat tak percaya dengan demokrasi di Tanah Air.

Kemudian, Prabowo tak sepakat dengan pandangan Anies itu. Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan tanpa demokrasi, Anies tak bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta.


 

Mendapat kesempatan merespons, Anies kemudian menyinggung Prabowo yang tak kuat menjadi oposisi dan memilih bergabung dengan pemerintahan saat ini.

Meski tak bermaksud menyinggung Prabowo lebih dulu, Surya menuturkan, Anies memang menganggap keberadaan oposisi penting untuk pemerintah.

Baca juga: Dana Awal Kampanye Anies-Muhaimin Hanya Rp 1 Miliar, Sumbangan dari Pribadi

“Karena pemerintah pasti punya blind spot. Dia (Anies) ingin ada kontrol buat dia sebagai kepala daerah, sebagai pejabat publik,” sebut dia.

Ia menyatakan, oposisi yang kuat diperlukan sebuah negara sebagai kontrol atau pengingat pemerintah atas hal-hal yang tak terlihat atau tidak dikerjakan.

“Karena kan bekerja pemerintah tuh begini, di sini blind spot nih, gelap, yang tahu siapa? Ya oposisi. Karena oposisi melihat apa yang tidak dilihat oleh pelaksana,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com