Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Selain Stunting, Kepala BKKBN Dorong Penyuluh Keluarga Berencana Peduli Kesehatan Jiwa

Kompas.com - 20/12/2023, 10:59 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mendorong para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa.

Menurutnya, jumlah penderita mental emotional disorder atau gangguan emosi mental di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.

"Tantangan kita saat ini, di balik penurunan stunting, ternyata terjadi peningkatan kasus gangguan emosi mental. Oleh karena itu, pekerjaan rumah (PR) kita tidak hanya terbatas pada upaya menurunkan stunting, tetapi juga pada peningkatan kesehatan jiwa. Jika jiwa sehat, raganya juga sehat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (19/12/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan dr Hasto dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (18/12/2023).

Baca juga: 4 Cara Menjaga Kesehatan Jiwa

Untuk itu, ia mendorong para PKB memperhatikan kesehatan jiwa dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan jiwa kepada keluarga-keluarga. Hal ini dianggap sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM).

dr Hasto mengungkapkan bahwa kasus gangguan emosi mental mengalami peningkatan. Pada 2013, kasus gangguan emosi mental hanya sekitar 6 persen. Namun, pada 2018, angkanya telah meningkat menjadi 9,8 persen, sehingga banyak anak yang mengalami ketidakseimbangan mental.

dr Hasto menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap penanganan gangguan emosi mental.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan gangguan emosi mental sebagai ketidakseimbangan pribadi secara klinis, yang melibatkan gangguan pengaturan emosi dan perilaku.

Baca juga: Fungsi Batang Otak dan Kondisi Klinis yang Memengaruhinya

Biasanya, kondisi tersebut dikaitkan dengan tekanan kepribadian. WHO juga mencatat bahwa pada 2019, satu dari delapan orang atau sekitar 970 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental.

Dalam kesempatan tersebut, dr Hasto menyampaikan bahwa PKB sebagai pelayan masyarakat harus memiliki jiwa kepemimpinan, yang mencakup sifat visioner, ikhlas, dan hidup sederhana.

Ia merujuk pada teori filsuf Aristoteles yang menyebutkan tiga pilar komunikasi publik, yaitu etika, logika, dan empati.

"PKB harus menjadi teladan, dalam penyuluhan kita harus memiliki empati. Duduk sama tinggi berdiri sama rendah, kita harus bisa memahami dengan siapa kita berkomunikasi," ujar dr Hasto.

Baca juga: Voyager 1, Wahana Antariksa Tertua Berhenti Berkomunikasi dengan Bumi

Ia berharap agar para PKB dapat menjadi pelayan sejati, yaitu hamba Tuhan yang rela menempatkan diri di posisi yang rendah, dan mampu bertahan dalam situasi sulit untuk melayani orang lain.

Menurut dr Hasto, visi bersama harus dibangun untuk membentuk tim yang kuat.

"Visi yang sama dan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama merupakan hal yang krusial. Bekerja dalam tim dapat mencapai lebih banyak pencapaian daripada bekerja secara individu," ucapnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com