Selain Stunting, Kepala BKKBN Dorong Penyuluh Keluarga Berencana Peduli Kesehatan Jiwa

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mendorong para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa.

Menurutnya, jumlah penderita mental emotional disorder atau gangguan emosi mental di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.

"Tantangan kita saat ini, di balik penurunan stunting, ternyata terjadi peningkatan kasus gangguan emosi mental. Oleh karena itu, pekerjaan rumah (PR) kita tidak hanya terbatas pada upaya menurunkan stunting, tetapi juga pada peningkatan kesehatan jiwa. Jika jiwa sehat, raganya juga sehat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (19/12/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan dr Hasto dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (18/12/2023).

Untuk itu, ia mendorong para PKB memperhatikan kesehatan jiwa dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan jiwa kepada keluarga-keluarga. Hal ini dianggap sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM).

dr Hasto mengungkapkan bahwa kasus gangguan emosi mental mengalami peningkatan. Pada 2013, kasus gangguan emosi mental hanya sekitar 6 persen. Namun, pada 2018, angkanya telah meningkat menjadi 9,8 persen, sehingga banyak anak yang mengalami ketidakseimbangan mental.

dr Hasto menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap penanganan gangguan emosi mental.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan gangguan emosi mental sebagai ketidakseimbangan pribadi secara klinis, yang melibatkan gangguan pengaturan emosi dan perilaku.

Biasanya, kondisi tersebut dikaitkan dengan tekanan kepribadian. WHO juga mencatat bahwa pada 2019, satu dari delapan orang atau sekitar 970 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental.

Dalam kesempatan tersebut, dr Hasto menyampaikan bahwa PKB sebagai pelayan masyarakat harus memiliki jiwa kepemimpinan, yang mencakup sifat visioner, ikhlas, dan hidup sederhana.

Ia merujuk pada teori filsuf Aristoteles yang menyebutkan tiga pilar komunikasi publik, yaitu etika, logika, dan empati.

"PKB harus menjadi teladan, dalam penyuluhan kita harus memiliki empati. Duduk sama tinggi berdiri sama rendah, kita harus bisa memahami dengan siapa kita berkomunikasi," ujar dr Hasto.

Ia berharap agar para PKB dapat menjadi pelayan sejati, yaitu hamba Tuhan yang rela menempatkan diri di posisi yang rendah, dan mampu bertahan dalam situasi sulit untuk melayani orang lain.

Menurut dr Hasto, visi bersama harus dibangun untuk membentuk tim yang kuat.

"Visi yang sama dan rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama merupakan hal yang krusial. Bekerja dalam tim dapat mencapai lebih banyak pencapaian daripada bekerja secara individu," ucapnya.

Apresiasi prestasi dan dedikasi Sulbar

Dalam kesempatan tersebut, dr Hasto juga memberikan apresiasi kepada Sulbar yang memiliki banyak prestasi dan dedikasi.

"Prestasinya sangat luar biasa, saya yakin angka stunting akan menurun di Sulbar. Meskipun prevalensinya masih tinggi, ini menjadi kekuatan untuk bersama-sama bangkit bersama bupati dan jajarannya, para Tenaga Penggerak Pembangunan Desa (TPPS), menjadi srikandi-srikandi dalam menyelesaikan masalah stunting," katanya.

Senada dengan dr Hasto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar Rezky Murwanto juga memberikan apresiasi penuh untuk kerja keras seluruh TPPS Sulbar.

"Semuanya luar biasa, kami berharap pada 2024 kita dapat menggelorakan semangat untuk menurunkan angka stunting di Sulbar," ujar Rezky.

Untuk diketahui, target percepatan penurunan stunting di Sulbar pada 2024 ditetapkan sebesar 18,6 persen.

Menurut Rezky, pemerintah daerah (pemda) menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan program percepatan penurunan stunting dan program Bangga Kencana oleh pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten.

Selain itu, kata dia, Sulbar juga secara rutin mengadakan forum koordinasi dengan TPPS dan melibatkan mitra kerja, termasuk perguruan tinggi.

"Melalui kolaborasi pentahelix, sebanyak 11.250 masyarakat telah terpapar sosialisasi program Bangga Kencana dan TPPS, serta 41.008 Keluarga Rumah Sehat (KRS) telah menerima bantuan pangan sebagai upaya pengentasan stunting," ucap Rezky.

Provinsi Sulbar telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka total fertility rate (TFR), unmet need, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi modern (mCPR), menurunkan prevalensi stunting, dan meningkatkan penggunaan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pelayanan Pasangan Pengantin (KBPP).

"Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai target KB MKJP dengan persentase capaian sebesar 150,65 persen. Capaian KBPP hingga November 2023 telah mencapai 9.170 akseptor di seluruh Sulbar. Kami juga fokus pada daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk daerah pesisir," tutur Rezky.

Jadi satu pintu untuk tangani masalah penurunan stunting

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia Anita Latifah menyoroti sinergi dan kolaborasi dari hulu ke hilir yang diharapkan dapat menjadi satu pintu untuk menyelesaikan masalah dalam penurunan stunting.

"Saya merasa bangga melihat dedikasi PKB sebagai SDM yang tak kenal lelah dalam bekerja. IPeKB sebagai satu-satunya organisasi bagi para PKB, diberi tanggung jawab untuk memastikan roda organisasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar pada anggotanya,” ucapnya.

“Saya ingin mengajak semua PKB, mari kita bersama-sama memperkuat IPeKB Indonesia, meningkatkan kompetensi, dan mencapai hasil yang lebih optimal. Jumlah 345 orang PKB yang tersebar di 6 Dewan Pengurus Cabang (DPC) diharapkan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat," sambung Anita.

Penyuluh PKB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), sebagai titik sentral dalam pelayanan edukasi dan pendampingan keluarga yang berisiko stunting, diharapkan memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam pemahaman yang komprehensif terhadap stunting.

Hal tersebut, khususnya dalam edukasi dan pendampingan untuk calon ibu, ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta anak bawah lima tahun (balita).

Dalam acara yang sama, dilakukan juga penyerahan penghargaan untuk pengakuan atas pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting 2023 kepada TPPS di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagai bentuk apresiasi, juga diberikan penghargaan dengan berbagai kategori untuk para PKB yang menunjukkan kinerja terbaik.

Dalam acara tersebut juga hadir Direktur Lini Lapangan I Made Yudistira Dwipayama, Ketua TPPS Kabupaten Pasangkayu Herny Agus, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Nuryamin, yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Ihsan, serta perwakilan dari Juang Kencana Sulsel Abdullah Kemma, dan Juang Kencana Sulbar Rostiawaty Arhus.

Adapun peserta yang menghadiri kegiatan tersebut sekitar 350 orang, terdiri dari jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, PKB/ PLKB sebanyak 250 orang (baik PNS maupun PPPK), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dari enam kabupaten di Sulbar, pengurus IPeKB Sulbar, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Stunting (PPS) sebanyak 10 orang, Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 21 orang, dan beberapa mitra kerja lainnya.