Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Menang, Cak Imin Janji Tak Akan Ada Undang-undang "Simsalabim" Lagi

Kompas.com - 19/12/2023, 07:45 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tidak ingin lagi ada undang-undang (UU) yang dibuat secara tergesa-gesa dengan proses yang cepat.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin ini dalam acara dialog kesejahteraan buruh bertajuk "Titip Gus", menjawab pertanyaan seorang buruh soal nasib omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Cak Imin mengeklaim, jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pemerintah akan mengajak serikat pekerja atau buruh dan pengusaha (tripatrit) untuk duduk bersama membahas UU tersebut.

"Bukan hanya omnibus law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit, ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati, bukan dipaksakan," kata Cak Imin di Gedung Juang 45, Tambun, Bekasi, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Singgung Pentingnya Pembangunan Jiwa, Cak Imin: Jangan Cuma Istana Presiden yang Megah…

"Jadi, setiap undang-undang yang terlalu cepat membahasnya biasanya bermasalah," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin juga berjanji, jika pasangan Anies-Muhaimin (Amin) menang Pilpres 2024, tidak ada lagi UU horor alias menakutkan yang disahkan.

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengistilahkan pembahasan UU yang dilakukan secara cepat dengan sebutan "simsalabim".

"Kita tidak akan mau lagi bikin undang-undang 'simsalabim'. Tahu enggak undang-undang simsalabim? Enggak ada hujan, enggak ada angin disahkan. Undang-undang horor karena dibikinnya malam Jumat ketika kalian pada tidur," kata Cak Imin.

"Nanti, insya Allah kalau Amin menang, tidak ada lagi undang-undang malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat untuk membicarakannya," ujarnya lagi.

Baca juga: Kelakar Cak Imin: Di TPS Coblos 1, Kalau 2 atau 3 Enggak Sah

Dalam kesempatan itu, Cak Imin pun menyinggung soal sistem demokrasi yang seharusnya menjadi acuan bagi negara untuk mengeluarkan kebijakan, termasuk pembuatan UU.

Cak Imin mengatakan, tidak ingin lagi ada demo buruh berulang-ulang lantaran suara para pekerja yang tidak didengar oleh pemerintah.

Ke depan, cawapres nomor urut 1 ini berjanji bakal mendengar seluruh masukan para pekerja untuk dibahas dan dicarikan solusinya bersama para pengusaha.

"Ini yang disebut demokrasi, kalau sudah begini, insya Allah enggak ada demo-demo karena semua ikut menyusun, semua menjadi bagian, semua terlibat. Itu yang disebut perubahan," kata Cak Imin.

"Duduk bersama, cari solusi yang seimbang dan sejajar. Itulah yang menjadi visi dan misi Amin, Anies-Muhaimin. Buat apa kami jadi presiden, buat apa kita jadi wapres kalau kita tidak membawa perbaikan dan perubahan," ujarnya.

Baca juga: Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Yang Enak yang Punya Mobil...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com