Budiman Sudjatmiko Yakin Gibran Kuasai Panggung Debat Cawapres: Dia Tahu Lapangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko optimistis calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bisa menguasai panggung debat cawapres pada Jumat, 22 Desember mendatang.

Sebab, Gibran telah memiliki pengalaman banyak untuk dijadikan bekal pada debat cawapres 2024.

“Intinya Mas Gibran mengetahui lapangan banyak. Dia mengetahui lapangan banyak, saya kira hal-hal yang sifatnya abstrak maupun lapangan, saya kira akan beliau sampaikan,” kata Budiman saat ditemui di Kantor Relawan Prabu, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Anies Kritik Pembangunan IKN Akan Timbulkan Ketimpangan Baru, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

Selain menjabat wali kota Solo selama dua tahun terakhir, Gibran juga dulunya adalah seorang pebisnis.

Budiman menambahkan, tema debat cawapres nanti yang lebih banyak membahas masalah ekonomi merupakan “Gibran’s thing”.

“(Mas Gibran) pengalaman dan sudah berbicara tentang banyak hal,” tutur Budiman.

Sebelumnya, Budiman juga angkat bicara soal Gibran yang selama ini dikenal irit bicara.

Budiman meyakini, dalam debat nanti, Gibran akan banyak bicara.

“Yakinlah beliau akan banyak bicara di waktu yang tepat,” kata Budiman.

Baca juga: Gibran ke Relawan: Jika Ada Serangan, Tak Perlu Mengklarifikasi

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan debat kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (22/12/2023).

Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus capres, pada debat kedua nantinya akan diikuti khusus cawapres.

Dalam debat, tiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), Infrastruktur, dan Perkotaan.

Sementara itu, dalam debat pertama yang telah dilaksanakan, para capres membahas soal hukum, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia (HAM), demokrasi, hingga layanan publik.