Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Yang Enak yang Punya Mobil...

Kompas.com - 18/12/2023, 14:11 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyinggung kesulitan yang dirasakan rakyat kecil lantaran kebijakan yang tidak berkeadilan bagi semua rakyat.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu di hadapan ratusan Ibu-ibu Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Muhaimin, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkeadilan bagi semua pihak.

Terlebih, dana yang digunakan untuk kebijakan tersebut menggunakan dana dari pajak masyarakat.

Baca juga: Para Buruh Berebut Salaman dengan Cak Imin di Gedung Joang 45 Bekasi

“Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil,” kata Cak Imin dalam acara silaturahim Majelis Taklim se- Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Bekasi, Senin (18/12/2024).

“Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang ‘saya bayar pajak pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya tidak bisa menikmati tol’,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.


Cak Imin berpandangan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memikirkan semua pihak.

Oleh sebab itu, ke depan jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan terpilih dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 kebijakan yang dilakukan akan berbasis keadilan bagi semua masyarakat.

Baca juga: Jika Jadi Cawapres, Cak Imin Janji Bebaskan PBB untuk Bangunan Pendidikan dan Keagamaan

“Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati oleh sebagian orang tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan itu namanya,” kata Cak Imin.

“Itu bisa dilakukan soalnya cuma satu, Amin (Anies-Muhaimin) nomor satu menang pemilu,” imbuh Wakil Ketua DPR RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com