Sebut Hukum Ditekuk, Anies Singgung Milenial yang Jadi Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menilai, hukum di Indonesia tidak lagi lurus alias sudah bengkok. 

Anies menyinggung aturan hukum yang bisa diatur oleh kekuasaan hingga membuat seorang milenial bisa menjadi calon wakil presiden.

Hal ini diungkapkan Anies dalam debat perdana calon presiden (capres) di Kantor Pemilihan Umum (KPU).

"Ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, dalam negara kekuasaan hukum diatur penguasa," kata Anies dalam debat Pilpres di kantor KPU RI, Selasa (12/12/2023).

"Hari ini ada satu orang milenial bisa jadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa yang termarjinalkan," kata Anies.

Baca juga: Anies: Negara Ini Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan

Anies tak menyebut secara lugas sosok milenial yang dimaksud. Namun, saat ini satu-satunya milenial yang jadi cawapres adalah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. 

Gibran yang masih berusia 36 tahun itu bisa memenuhi syarat sebagai cawapres setelah Mahkamah Konstitusi yang diketuai pamannya, Anwar Usman, mengabulkan gugatan pendukung Gibran.

"Ketika mengungkapkan pendapat, mengkritik pemerintah justru mereka mengalami kekerasan, benturan dan gas air mata," ujar Anies.

Anies menilai, kondisi hukum di Indonesia harus diubah. Hukum tidak boleh tegak melindungi yang lemah.

"Harusnya hukum tegak, dalam kenyataannya bengkok tajam ke bawah," ucap eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Ketika Anies Berkeliling Salami Tim Pemenangan Lawan Sebelum Debat Capres Dimulai...

Debat perdana Pilpres 2024 yang digelar Selasa malam ini diikuti oleh tiga kandidat capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Masing-masing akan datang berbarengan ke arena debat bersama calon wakil presiden pendamping mereka.

Anies ditemani Muhaimin Iskandar, Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar bersama Mahfud Md.

Tema debat hari ini meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat diselenggarakan mulai pukul 19.00 dan disiarkan secara langsung. Debat berjalan selama 150 menit, 30 di menit di antaranya untuk jeda iklan yang ditempatkan di antara 6 segmen debat.