PDI-P: Jangan Sampai Republik Ini Dipimpin Orang dengan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

BANTEN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menduga ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masih malu-malu untuk menghadapi tema debat calon presiden (capres) pertama yaitu seputar demokrasi, penegakan hukum hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

Ini disampaikan usai ditanya persiapan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadapi debat Pilpres 2024.

Mulanya ia mengingatkan agar memilih calon pemimpin yang tidak pernah melakukan pelanggaran HAM.

"Di dalam materi tentang HAM sangat jelas basisnya dari Ideologi Pancasila. Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Kerakyatan, sila menyelesaikan masalah dengan demokrasi bukan dengan kekerasan," kata Hasto ditemui di Banten, Minggu (10/12/2023) sore.

"Maka jangan sampai republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM," lanjut dia.

Baca juga: Jelang Debat Pilpres, Ini Kata 3 Kubu Paslon soal Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu

Ia melanjutkan, dalam kontestasi Pilpres 2024, ada pula Paslon yang tidak memasukkan soal penegakan HAM dalam visi misinya.

Meski begitu, Hasto sama sekali tak menyebut siapa paslon yang dimaksud.

Lepas dari Paslon itu, Hasto lantas mencontohkan Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diklaim berupaya menegakkan demokrasi hingga HAM.

"Pak Ganjar Pak Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM ini sebagai panggilan jiwanya," imbuh dia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menjelaskan, komitmen itu disampaikan Paslon nomor urut tiga karena menganggap nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting.

Ia turut mencontohkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan diberikan Ganjar-Mahfud selama membangun bangsa negara lewat jabatan yang pernah diemban.

Baca juga: Skor Indeks HAM Indonesia 2023 Turun

Menurutnya, Ganjar-Mahfud adalah sosok yang cinta pada rakyat, Tanah Air dan pertiwi.

Setelah menyatakan itu, Hasto menyebut ada pasangan calon yang masih malu-malu menghadapi debat pertama karena tidak memiliki nilai kemanusiaan.

"Itu bagian komitmen yang ditunjukkan. Sementara yang di sana masih malu-malu, karena masa lalu," pungkas Hasto.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan untuk menggelar tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Baca juga: Debat Capres-Cawapres soal Isu HAM Diharap Tak Sekadar Formalitas

"Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres, calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawapres," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

"Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres, dan kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres," ujarnya melanjutkan.

Hasyim mengatakan, KPU juga telah menetapkan tema yang diangkat di masing-masing kesempatan debat.

Ia mengungkapkan, debat pertama pada 12 Desember 2023 adalah debat capres yang mengangkat isu pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.