Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Akui Pakai Nama Jokowi untuk “Jualan”

Kompas.com - 10/12/2023, 21:14 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak menyangkal menggunakan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk “berjualan” program-programnya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara konsolidasi pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/12/2023).

Mulanya, Prabowo mengatakan bahwa Jokowi-lah orang yang mengalahkan dirinya dua kali, yakni dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Baca juga: Bela Prabowo, Gibran: Apa yang Salah dengan Joget?

Namun, Prabowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih menjadi presiden 2024 nanti.

“Ada yang ngejek saya jg, ‘Pak Prabowo ini bisanya jualan Pak Jokowi saja?’. Loh aku timnya Jokowi, kenapa enggak?” kata Prabowo.

“Masak gue mau jualan orang lain? Iya kan?” ujar Prabowo lagi.

Prabowo mengatakan, hampir semua survei merilis bahwa Jokowi mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Baca juga: Prabowo: Saya Bukan Joget Tanpa Gagasan...

“Lebih 75 persen rakyat indonesia, untung konstitusi kita tidak mengizinkan lebih dari dua periode, kalau tidak, gue enggak bisa jadi capres lagi,” kata Prabowo.

Prabowo berjanji melanjutkan program-program Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kartu Indonesia pintar, hingga hilirisasi industri.

“Kita tingkatkan karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Fokus Bangun Masa Depan dan Hormati Keputusan Rakyat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com