Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ingin Siswa Perundung Diberi Pembekalan Ekstra, Bukan Dikeluarkan dari Sekolah

Kompas.com - 04/12/2023, 16:52 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

KARAWANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menginginkan agar setiap pelaku perundungan atau pembullyan tidak diberikan sanksi pemberhentian dari sekolah.

Karena menurut Anies, siswa bermasalah khususnya pelaku perundungan justru harus diberikan pembekalan ekstra, bukan justru diberhentikan dari sekolah.

"Jangan men-DO (drop out atau memberhentikan) anak karena dia lakukan pelanggaran, itu anak yang lakukan pelanggaran butuh pendidikan bukan dihentikan pendidikannya," ujar Anies saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Anies Sebut Ada Campur Tangan Mafia yang Buat Harga Pangan Mahal

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengatakan, saat ini banyak pelaku perundungan justru diberhentikan dari sekolah.

Padahal para pelaku tersebut harus mendapat pendampingan lebih banyak ketimbang dengan anak-anak normal pada umumnya.

Jika terpilih jadi presiden nanti, Anies berencana membentuk satu unit penjegahan yang jelas agar anak yang menjadi pelaku maupun menjadi korban bisa mendapatkan penanganan yang jelas.

"Ini logika sederhana dalam pendidikan, jadi satu adalah unit pencegahan dengan orang yang jelas, bayangkan jika semua sekolah ada papan nama dan nomor telepon orang untuk pengaduan kekerasan, apa yang terjadi? (korban) tau ke siapa akan melapor," ucapnya.

Baca juga: Perundungan Pelajar SD di Cirebon, Kepala Sekolah Sebut Baru Tahu setelah Viral

Anies juga menyebut, selama ini banyak kasus perundungan tak diselesaikan dengan baik karena korban tidak tau ke mana harus melapor.

Selain itu, banyak kasus perundungan dipandang sebagai kasus kriminal dan diserahkan ke polisi, atau diarahkan untuk berdamai tanpa ada solusi apapun.

Sebab itu, dia ingin membentuk unit pencegahan dan penangan itu berada di setiap sekolah.

"Sehingga ketika ada kekerasan, maka korban tau kemana harus lapor, hari ini kalau ada kekerasan mau (lapor) ke siapa?" ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com