Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Muhadjir Dukung Doni Monardo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 04/12/2023, 14:47 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung apabila mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (Purn) TNI Doni Monardo diusulkan menjadi pahlawan nasional.

“Intinya mendukung beliau bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional, karena banyak sekali jasa-jasanya, termasuk kepeduliannya terhadap lingkungan dan bukti nyata,” kata Muhadjir di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2023).

Muhadjir menyebutkan, Doni Monardo bekerja secara nyata selama berkiprah di dalam maupun luar TNI.

“Sampai yang terakhir yang saya betul-betul akrab sama beliau ketika menjabat sebagai kepala BNPB,” tutur Muhadjir.

Baca juga: Mensos Risma: Doni Monardo Layak Jadi Pahlawan Nasional

Namun demikian, Muhadjir menambahkan, menjadi pahlawan itu memerlukan proses.

“Tergantung kesepakatan warga, terutama daerah beliau berasal, instansi mana, nanti juga ada evaluasi melalui seminar-seminar dan baru kita lihat layak tidaknya beliau sebagai pahlawan nasional,” kata Muhadjir.

Di sisi lain, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini merespons positif seandainya Doni Monardo diajukan sebagai pahlawan nasional.

Mensos Risma menyebutkan, pengajuan itu akan dimulai dari Bupati atau Wali Kota tempat asli Doni Monardo.

“Nanti kan ada ajuan dari daerahnya. Tapi luar biasa emang beliau. Menurut saya, layak jadi pahlawan nasional,” kata Risma di TMP Kalibata, Senin.

Baca juga: Mabes TNI Berencana Ajukan Doni Monardo sebagai Pahlawan Nasional

Menurut Risma, Doni merupakan sosok pekerja keras dan rendah hati.

“Beliau enggak mau menonjol-nonjolkan, dedikasinya dan kerjanya bisa dirasakan,” tutur Risma.

Sementara itu, Markas Besar (Mabes) TNI juga berencana mengajukan Doni Monardo sebagai pahlawan nasional.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, syarat pengajuan menjadi pahlawan nasional ada aturannya tersendiri.

Lewat Asisten Personelnya, Panglima Agus menyebutkan akan memberi usulan kepada pemerintah.

“Nanti itu ada aturannya nanti, di bidang personel nanti kami akan mengusulkan. Nanti ada kriteria yang diatur, bidang personel yang mengatur kalau sudah final,” kata Agus usai proses pemakaman Doni Monardo di TMP Kalibata, Senin.

Adapun, Doni Monardo dimakamkan secara militer di TMP Kalibata, hari ini, Senin.

Doni Monardo dinyatakan meninggal di RS Siloam Jakarta pada Minggu (3/12/2023) kemarin, sekitar pukul 17.35 WIB.

Sebelumnya, mantan Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi dan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu sudah tiga bulan sakit dan dirawat. Hal ini terungkap melalui sebuah video adik kandung Doni, Ogi Rulino.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com