Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Menyoal Format Baru Debat Cawapres 2024

Kompas.com - 03/12/2023, 10:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SAYA langsung ‘stressing’ pada pokok masalah, yaitu terkait keputusan KPU mengadakan debat calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 dengan format baru, cawapres didampingi calon presiden (capres).

Itu artinya debat ‘khusus’ cawapres seperti ditiadakan. Menjadi soal karena keputusan tersebut memantik persepsi publik bila tak mau dikatakan tudingan atas aroma keberpihakan lembaga penyelenggara pemilu.

Bagaimanapun debat khusus cawapres dalam artian sesungguhnya, adalah agenda yang penting, sebagaimana posisi strategis cawapres dalam sistem presidensial, yang akan secara otomatis menjadi pengganti presiden bila berhalangan tetap.

Sehingga gagasan atau pikiran cawapres patut didengar, dan ini juga dalam rangka membangun tradisi yang baik dalam demokrasi prosedural kita.

Seperti hal-nya Amerika (AS) yang kerap menjadi rujukan kita dalam menjalankan demokrasi, debat khusus cawapres menjadi agenda yang selalu ditunggu rakyat AS. Indonesia mestinya juga begitu.

Misalnya, pada pilpres AS paling terakhir. Rakyat AS menyaksikan dengan antusias lewat layar kaca maupun platform digital debat cawapres yang disiarkan langsung dari University of Utah di Salt Lake City, Utah, pada 7 Oktober 2020.

Ketika itu, cawapres dari Partai Republik Mike Pence berdebat alot, saling beradu argumen dengan cawapres dari Partai Demokrat Kamala Harris yang dimoderatori oleh jurnalis USA Today, Susan Page.

Menunjukan betapa cawapres bukan saja pelengkap atau pendulum elektoral semata, seperti yang sebelumnya saya tulis dalam artikel “Wakil Presiden, Sekadar Ban Serep?” (Kompas.com, 16 November 2023).

Sama seperti debat capres, debat cawapres AS dalam perdebatan yang dilakukan, kedua kandidat saling mengkritisi program maupun kebijakan ‘lawan’.

Sehingga publik merasa bahwa apa yang diperdebatkan memang berguna bagi kehidupan mereka. Debat cawapres tidak saja berisi, namun penting untuk memengaruhi preferensi politik.

Cawapres, menyusul debat capres, berdebat soal-soal substansi. Mereka tunjukkan perbedaan, tapi tetap disampaikan secara elegan, tidak ada serangan terhadap pribadi, cara menyampaikannya pun terlatih.

Menunjukan pemahaman terhadap konsep dan konteks permasalahan yang diperdebatkan. Di AS proses debat cawapres, seperti halnya debat capres juga fokus pada kebijakan dan menjawab pertanyaan panelis atau audiens.

Inilah merupakan tradisi baik yang sebenarnya juga telah diduplikasi di Indonesia dalam Pilpres 2019 lalu, ketika publik Tanah Air menyaksikan debat antara Cawapres Sandiaga Uno melawan Cawapres Maruf Amin, yang juga disiarkan langsung di televisi.

Menjadi bagian penting dari transparansi gagasan dan program kontestan pilpres, juga terkait kesiapan atau meletakan komitmen para cawapres. Semacam gentleman agreement dihadapan publik.

Sayangnya, pada pilpres musim ini, tradisi debat, yang hanya khusus menampilkan cawapres, dan tradisinya baru mau dibangun, bakal kehilangan momentum karena hendak diganti formatnya oleh KPU.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com