Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD, Gantikan Agus Subiyanto

Kompas.com - 29/11/2023, 14:12 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Agus Subiyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Maruli sebelumnya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Sementara itu, Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono pada minggu lalu.

Pelantikan KSAD tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 103/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Usai pembacaan Surat Keputusan (SK), dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Dikabarkan Bakal Lantik Pangkostrad Maruli Simanjuntak Jadi KSAD Besok

Maruli Simanjuntak lantas menirukan pernyataan sumpah jabatan yang disampaikan Presiden Jokowi.

"Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian kata Maruli saat mengucapkan sumpah dan janji.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Kiranya Tuhan menolong saya," katanya lagi.

Dengan pelantikan ini, Maruli Simanjuntak resmi menggantikan Agus Subiyanto yang lebih dulu dilantik menjadi Panglima TNI.

Baca juga: Siang Ini, Jokowi Dikabarkan Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

Pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024, dan lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah menyampaikan tiga nama bakal calon KSAD yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, tiga nama yang berpeluang mengisi posisi KSAD adalah Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Maruli adalah abituren Akademi Militer (Akmil) 1992 yang berpengalaman di infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Detasemen Tempur Cakra.

Setelah menuntaskan pendidikannya di Akmil, pria kelahiran 27 Februari 1970 ini menduduki sejumlah jabatan strategis.

Baca juga: Pengamat Sebut Pangkostrad Maruli Kandidat Kuat KSAD Selanjutnya

Jabatan penting pertama diemban Maruli pada tahun 2002, ketika ditunjuk sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra.

Tiga tahun kemudian, ia menjadi Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus. Jabatan itu diemban Maruli sejak 2005 hingga 2008.

Setelahnya, pada tahun 2008, Maruli dipercaya mengisi posisi Komandan Batalion 21 Grup 2/Sandhi Yudha. Jabatan ini dijalankannya hingga 2009.

Pada tahun yang sama, Maruli mendapatkan promosi jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) hingga 2010.

Kemudian, pada 2010-2013, Maruli dipercaya menjadi Wakil Komandan Grup 1/Para Komando. Lalu, selama 2013-2014, ia menjabat sebagai Komandan Grup 2/Sandhi Yudha.

Baca juga: DPR Benarkan Maruli Simanjuntak Dilantik Jadi KSAD Siang Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com