Ada Capres dan Parpol Kritik Pembangunan IKN, Istana: Janji Politik Pasti Muncul di Masa Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi soal adanya penolakan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dari salah satu partai politik (parpol) dan calon presiden (capres).

Ari menilai, penolakan semacam itu merupakan bagian dari janji politik pada saat masa kampanye pemilu.

"Kita tahu saat ini masa kampanye pemilu jadi pendapat politik. Janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu. Tetapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan Undang-undang (UU) IKN," ujar Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Soal Pemindahan IKN, Ketua DPP PSI: Jakarta Sudah Tak Mampu Tanggung Beban Kependudukan

Menurut Ari, UU IKN menjadi pedoman bagi semua pihak untuk melaksanakan pembangunan ibu kota baru itu. Selain itu UU IKN juga menegaskan legitimasi pembangunan IKN.

"Itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menegaskan, partainya masih tetap ingin status ibu kota negara berada di Jakarta.

Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetop.

Baca juga: Sebut IKN Atasi Masalah Jakarta, Riza Patria: Prabowo Janji Lanjutkan Program Jokowi

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaikhu.

Sementara itu, menanggapi penolakan dari PKS, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan.

Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan.

Baca juga: Anies Kritik IKN, Bahlil: PKB Waktu Itu Setuju, Konsisten Saja Lah

Anies mengingatkan agar pembangunan terhadap satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, Anies bersama calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.