Anies Minta Pimpinan Lembaga Tegur Anak Buah yang Berlaku Curang dalam Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan meyakini netralitas pimpinan lembaga KPU, Bawaslu, TNI dan Polri dalam pelaksanaan pemilu 2024. 

Menurut Anies, komitmen para pimpinan lembaga itu untuk mewujudkan pemilu yang adil tak perlu diragukan. 

Namun, Anies menilai, bisa saja jajaran di bawahnya berperilaku menyimpang. 

Oleh karena itu, Anies meminta agar para pimpinan lembaga menegur anak buahnya yang berlaku curang.

Baca juga: Anies Ajak Capres-Cawapres Lain Amankan Suara Rakyat pada Pemilu 2024

Ia mengatakan, setiap pimpinan pasti mengalami beberapa perintah untuk bersikap netral tidak dijalankan oleh anak buahnya.

Sebab itu, dia ingin agar pimpinan lembaga yang menyatakan netralitasnya terhadap Pemilu untuk mendisiplinkan para bawahannya yang nakal.

"Kita-kita semua yang pernah berada di dalam posisi memimpin pasti pernah mengalami. Kita memberikan arahan jalan lurus, tapi ada satu anak buah, satu dua yang memilih belok, memilih belok kanan milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap boleh dikerjakan," ucap Anies dalam acara Rakornas Gakkumdu di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh seluruh jajaran aparatur penegak hukum, dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan," ucapnya.

Baca juga: Anies Ubah Food Estate Jadi Contract Farming, TKN Prabowo: Itu Solusi untuk Beda Masalah

Menurut Anies, pimpinan tertinggi perlu turun tangan agar bawahan mereka tidak menyimpang dari pakta netralitas dan integritas yang ditandatangani hari ini.

"Kami berharap kalau ada yang belok kanan belok kiri segera ditegur segera diluruskan segera didisiplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan. Bukan sekadar pernah diperintah, tapi konsisten menjaga perintah itu dilaksanakan sampai ke bawah, sampai semua yang terlibat," tuturnya.

Menurut Anies, netralitas dan integritas Pemilu bukan sekadar pakta yang ditandatangani, tetapi harus disesuaikan dengan perilaku sehari-hari di lapangan.

"Konsisten di tempat paling ujung itu yang paling penting," ujarnya.

Rakornas Gakkumdu tersebut juga diisi dengan penandatanganan pakta netralitas untuk TNI dan Polri, kemudian pakta integritas kepada para peserta Pemilu 2024 baik 17 partai politik maupun tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.