Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Hakim-hakim Kita Harus Dijamin Hidupnya supaya Tidak Bisa Disogok

Kompas.com - 24/11/2023, 17:28 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ingin meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan panelis pada acara dialog terbuka yang diselenggarakan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/11/2023).

Prabowo mengatakan, ingin melihat penanganan persoalan penegakan hukum dari hulu. Ia mau menganalisi akar masalah.  

Baca juga: Momen Prabowo Minta Izin Perpanjang Pidato: Saya Tidak Korupsi Uang, Korupsi Waktu Sedikit

“Yang paling menentukan soal kualitas hukum itu siapa? Kan hakim, baik itu hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri,” kata Prabowo.


“Nah kunci masalahnya menurut saya adalah bahwa hakim-hakim kita harus kita jamin hidupnya supaya tidak bisa disogok. Saya ini bicara apa adanya,” tutur Menteri Pertahanan RI itu.

Menurut Prabowo, anggaran negara harus dicukupkan untuk menjamin kesejahteraan hakim. 

 

Baca juga: Prabowo Bilang Tak Akan Pilih Menteri Berdasarkan Kroni atau “Konco

“Kalau perlu hakim kita gajinya yang paling tinggi di Republik ini,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku belajar dari negara lain, seperti Inggris yang, menurutnya, gaji ketua mahkamah agung-nya lebih tinggi dari perdana menteri.

“Dengan uang yang begitu banyak, kita bisa perbaiki gaji semua hakim kita, semua panitera kita, semua yang bergerak di sistem hukum, kita perbaiki, pensiunnya, sehingga tidak tergoda untuk bisa dibeli atau disogok,” ucap Prabowo.

Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta. Pasangan Prabowo-Gibran didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Garuda. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com