Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Sebut Narasi yang Diangkat Ganjar-Mahfud ke Publik Bakal Dievaluasi

Kompas.com - 22/11/2023, 19:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono menyatakan, narasi yang dikemukakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bakal terus dievaluasi.

Mardiono mengatakan, evaluasi tersebut berkaitan dengan narasi yang disampaikan pasangan tersebut dalam merespons isu terkini yang mencuat di publik.

"Ya tentu kita evaluasi bagaimana untuk, termasuk Pak Mahfud bukan hanya Pak Ganjar karena itu satu pasangan, bagaimana untuk menanggapi isu publik dan bagaimana untuk menarasikan sebuah produk-produk kita yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat," kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Kendati demikian, Mardiono mengeklaim bahwa narasi yang selama ini dikemukakan Ganjar dan Mahfud sudah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Baca juga: Budi Gunawan Bantah Keterlibatan Kabinda Papua Barat soal Pakta Integritas Dukung Ganjar-Mahfud

Ia mencontohkan, pernyataan Ganjar yang memberi skor 5 pada penegakan hukum menurutnya bukanlah bentuk kritik, tetapi justru mengungkapkan masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan.

"Itu bukanlah kritik, tapi adalah mengangkat sebuah isu nasional kita yang memang masih memiliki kebutuhan bagaimana untuk memperbaiki tentang penegakkan hukum," kata Mardiono.

Ia pun menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud akan terus menyuarakan gagasan yang berkaitan dengan keluhan masyarakat, utamanya terkait masalah ekonomi dan penegakan hukum.

"TPN akan terus mengutamakan bahwa prioritas untuk persoalan menyuarakan gagasan, program-program, ide-ide tentang ekonomi, dan penegakkan hukum. Itu selalu akan kita gaungkan dan selalu itu akan menjadi bagian dari langkah perjalanan politik kami," kata dia.

Baca juga: Jamu Makan Malam Ganjar di Papua, Komarudin Watubun Beri Pesan Jas Merah

Sebelumnya, sejumlah pernyataan Ganjar menjadi sorotan publik karena acap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya ketika ia memberikan nilai lima saat ditanya soal rapor penegakan hukum di era Jokowi.


Padahal, Ganjar diusung oleh PDI Perjuangan yang merupakan partai yang punya kursi paling banyak di kabinet dan partai pengusung utama Jokowi pada 2014 dan 2019.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan, partainya tidak menginstruksikan Ganjar untuk mengkritik pemerintahan Jokowi.

Hanya saja, ia meyakini bahwa kritik yang disampaikan oleh Ganjar berbekal dengan data.

"Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” ucap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Plt Ketum PPP Sebut Ganjar-Mahfud Tak Akan Sebar Propaganda Palsu Saat Kampanye

Ia mengatakan, PDI-P juga akan melihat apakah berbagai kritik yang dilontarkan Ganjar berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya.

“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI-P untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas,” sebut dia.

“Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” kata dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com