Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setujui Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, DPR Tetap Jalankan Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024

Kompas.com - 21/11/2023, 14:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa Panitia Kerja (Panja) netralitas TNI untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 tetap dilaksanakan.

Hal ini disampaikan setelah DPR resmi mengesahkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia. Artinya, memang nantinya dalam tahun atau bulan politik ini kami berharap dengan pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Agus Subiyanto: Insya Allah Besok Dilantik Jadi Panglima TNI oleh Presiden

Puan mengatakan, soal netralitas harusnya ditunjukkan oleh semua aparat penegak hukum, bukan hanya TNI.

Menurutnya, dengan adanya netralitas maka mampu menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan damai.

"Sehingga sampai insya allah tanggal 14 Februari (pemungutan suara), kita ini bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai, kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi atau memecah belah persatuan," ujar Puan Maharani.

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dengan membuat pusat posko pengaduan terkait netralitas perwira selama Pemilu 2024.

Ia berharap, langkah Yudo Margono tersebut diteruskan oleh  Agus Subiyanto ke depannya.

"Jadi kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya agar berjalannya pesta demokrasi dengan baik, jujur, adil dan damai," kata Puan.

Baca juga: Panglima Yudo: Masyarakat Bisa Ikut Awasi, Laporkan ke Posko jika Prajurit TNI Tak Netral

Sebagai informasi, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk panja yang bertugas untuk mengawasi netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Meutya mengatakan, panja itu juga sudah disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Kami ada Panja, dan beliau (Agus) sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 13 November 2023.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ditunjuk menjadi Ketua Panja netralitas TNI tersebut.

Baca juga: Komisi I DPR Bentuk Panja Khusus Awasi Netralitas TNI pada Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com