Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies, Prabowo, dan Ganjar Ajak Anak Muda Tidak Golput di Pilpres 2024

Kompas.com - 19/11/2023, 21:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mengajak masyarakat supaya masyarakat menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dan menghindari golput.

Hal itu disampaikan oleh Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam kegiatan 13 Tahun Mata Najwa di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Ganjar mengajak generasi muda untuk terlibat dalam proses pembangunan Indonesia dari berbagai sisi supaya tumbuh bersama dan menentukan masa depan mereka.

"Bahasa saya melamar anak muda untuk terlibat karena mereka unik. Hidup di era yang serba berputar cepat. Penuh dengan instrumen yang menarik seperti dunia digital, dan menentukan masa depannya," kata Ganjar.

Baca juga: JK Sebut Megawati Pemimpin Baik dan Sangat Demokratis, Harap Ganjar Bisa Mencontoh

Menurut Ganjar, dia mendapat masukan untuk memberikan kesempatan dan akses bagi generasi muda dari pedesaan sampai kota buat terlibat dalam pembangunan.

"Kalau mereka kita ajak terlibat dan berpartisipasi, rasa-rasanya mereka bisa menularkan semangat itu kepada teman-temannya karena anak muda akan menentukan nasib bangsa," ujar Ganjar.

Sedangkan Prabowo mengimbau supaya generasi muda dan masyarakat umum menggunakan hak pilih mereka di bilik suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

Menurut Prabowo, golput adalah wujud sikap menyerah seseorang terhadap kondisi politik yang masih mungkin diubah.

"Kecenderungan golput itu sebetulnya adalah menurut saya suatu sikap menyerah. Suatu sikap tidak peduli, dan ini terjadi di banyak negara," ujar Prabowo.

Baca juga: Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Sebut Tanggungjawab Mahfud


Prabowo mengatakan, nasib bangsa Indonesia 5 tahun mendatang akan ditentukan di tempat pemungutan suara (TPS). Pada saat pemungutan suara seluruh rakyat diberi hak yang sama buat menyampaikan pilihan politiknya.

"Sekali dalam 5 tahun, seluruh rakyat Indonesia itu sama. Kekuasaannya sama. Tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Satu orang satu suara. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ya itu sangat-sangat sayang," ucap Prabowo.

"Dan saya selalu katakan kalau kita ingin merubah, perbaiki nasib, gunakanlah hak pilih," sambung Prabowo.

Sedangkan Anies menilai sebaiknya generasi muda menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap pasif ketika diberikan pilihan calon pemimpin melalui Pilpres 2024.

Anies menilai golput bukanlah sebuah pilihan yang baik karena golongan itu tidak diperhitungkan dan tidak membuat Pilpres kehilangan legitimasi.

Baca juga: Merasa Dapat Tekanan dan Intimidasi, Hasto Mulai Bangun Komunikasi dengan Tim Anies-Muhaimin

"Jadi kalau pemilu yang datang hanya 40 persen, yang 60 persen tidak memilih tidak kemudian pemilunya batal. Keputusannya ditentukan oleh yang 40 persen. Sekarang pilihannya, kita mau jadi yang menentukan atau mau jadi yang menonton keputusan. Menurut saya pilih jadi yang menentukan," ucap Anies.

Anies menilai, jika suara dari kelompok golput diperhitungkan dan bisa mempengaruhi legitimasi Pilpres maka hal itu menjadi opsi alternatif bagi masyarakat yang merasa kehilangan harapan terhadap proses politik.

Akan tetapi, jika yang terjadi justru sebaliknya malah menurut Anies sikap tidak menggunakan hak pilih justru merugikan.

"Kalau itu tidak jadi pilihan, mengapa kita jadi penonton. Apalagi anak muda. Ada soal pengangguran, ada soal biaya sekolah yang mahal, kenapa kita mendiamkan. Lihat siapa yang membawa ide-ide itu, lihat siapa yang punya kaitan dengan anak muda dan ambil pilihannya," papar Anies.

Baca juga: Prabowo Tertawa dan Mengedipkan Mata soal Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi

"Jangan jadi penonton jangan jadi golput karena tidak dihitung suaranya," sambung Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com