Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Perintahkan Jajaran Cek Menu Makanan Cegah Stunting di Depok

Kompas.com - 17/11/2023, 17:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memerintahkan jajaran pemerintah untuk mengecek makanan pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok yang dianggap tidak mengandung cukup gizi untuk mencegah stunting.

Menurut dia, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo bertanggung jawab langsung untuk memastikan makanan pencegah stunting di tiap daerah sesuai kelayakan.

"Ya sudah ada anggarannya, sudah ada korlap lapangannya ya, itu ketua BKKBN dan seluruh jajaran. Saya lihat nanti, akan semua saya tanya," kata Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Kalau ada laporannya akan saya tanya di mana kejadiannya, (mengapa) sehingga kualitas makanannya menjadi rendah," imbuh dia.

Baca juga: Salah Menu Cegah Stunting, Dinkes Depok Langsung Ganti Mitra di Tapos

Ma'ruf mengeklaim, dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, ia belum menemukan ada makanan dalam program PMT yang dikurangi.

Apabila benar ada pengurangan makanan di suatu daerah, ia berjanji akan menindaknya supaya tidak terulang lagi.

"Saya di beberapa daerah melihat makanannya seperti apa yang disajikan, itu cukup baik, di mana-mana itu. Jadi kalau ada di satu tempat ada yang tidak seperti, itu akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Gaduh Menu Pencegah Stunting di Depok: Sajian Dinilai Tak Layak sampai Protes Stiker Berwajah Wali Kota Idris

Foto viral menu makanan pencegah stunting dari Pemerintah Kota Depok cuma tahu putih dan sawi diberi kuah.Tangkapan layar akun Instagram @depok24jam Foto viral menu makanan pencegah stunting dari Pemerintah Kota Depok cuma tahu putih dan sawi diberi kuah.

Hal ini ia sampaikan merespons kabar terkait menu pencegah stunting di Depok yang dianggap sejumlah pihak tidak cukup memenuhi kandungan gizi.

Menu yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Menu pencegah stunting di Kota Depok itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah anak menderita stunting.

Padahal, pengadaan makanan itu memakan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar atau Rp 18.000 untuk satu paket makanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com