Wapres Perintahkan Jajaran Cek Menu Makanan Cegah Stunting di Depok

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memerintahkan jajaran pemerintah untuk mengecek makanan pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok yang dianggap tidak mengandung cukup gizi untuk mencegah stunting.

Menurut dia, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo bertanggung jawab langsung untuk memastikan makanan pencegah stunting di tiap daerah sesuai kelayakan.

"Ya sudah ada anggarannya, sudah ada korlap lapangannya ya, itu ketua BKKBN dan seluruh jajaran. Saya lihat nanti, akan semua saya tanya," kata Ma'ruf di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Kalau ada laporannya akan saya tanya di mana kejadiannya, (mengapa) sehingga kualitas makanannya menjadi rendah," imbuh dia.

Ma'ruf mengeklaim, dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, ia belum menemukan ada makanan dalam program PMT yang dikurangi.

Apabila benar ada pengurangan makanan di suatu daerah, ia berjanji akan menindaknya supaya tidak terulang lagi.

"Saya di beberapa daerah melihat makanannya seperti apa yang disajikan, itu cukup baik, di mana-mana itu. Jadi kalau ada di satu tempat ada yang tidak seperti, itu akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan," kata Ma'ruf.

Hal ini ia sampaikan merespons kabar terkait menu pencegah stunting di Depok yang dianggap sejumlah pihak tidak cukup memenuhi kandungan gizi.

Menu yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Menu pencegah stunting di Kota Depok itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah anak menderita stunting.

Padahal, pengadaan makanan itu memakan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar atau Rp 18.000 untuk satu paket makanan.