Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Panglima Agus Subiyanto Bakal Beri Buku Saku untuk Prajurit guna Pastikan Netralitas TNI

Kompas.com - 13/11/2023, 13:10 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Agus Subiyanto bakal memberikan buku saku kepada para prajurit TNI sebagai panduan netralitas pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan setelah Agus mendapatkan persetujuan dari Komisi I DPR RI untuk menjadi Panglima TNI baru menggantikan Laksamana Yudo Margono.

“Kita juga sudah jelaskan ke Komisi I bagaimana langkah-langkah netralitas TNI, salah satunya, saya memberikan buku saku yang harus dipunyai seluruh prajurit,” ujar Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Baca juga: Komisi I DPR Setujui Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

Ia juga menyatakan akan memberikan penyuluhan secara masif untuk para prajurit TNI.

Tujuannya agar semangat netralitas di tubuh TNI diikuti oleh semua prajurit sampai tingkat terendah.

“Kemudian memberikan penyuluhan, penekanan, pada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah, apa yang harus dilakukan apa yang tidak dilakukan,” paparnya.

Terakhir, Agus menekankan bakal memastikan prajurit TNI bersikap profesional dan netral.

Ia mengingatkan bahwa TNI dilarang untuk ikut campur pada politik praktis. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati,” imbuh dia.

Baca juga: Agus Subiyanto Ingin Kesejahteraan TNI Ditingkatkan, Termasuk Purnawirawan dan Warakawuri

Diketahui bahwa Agus menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI sejak pukul 10.00 WIB.

Setelah memaparkan visi misi secara terbuka selama 30 menit, Komisi I memutuskan untuk melakukan pendalaman pada Agus secara tertutup.

Hasilnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan semua fraksi menyetujui Agus sebagai Panglima TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com