Marak Baliho Capres Dicopot, Lukman Hakim: Kami Berharap Bukan Kebijakan Institusional

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara soal pencopotan poster dan baliho bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang marak belakangan ini.

Menurut Lukman Hakim, kasus itu perlu dikonfirmasi terlebih dahulu.

“Apakah betul itu dilakukan oleh aparat negara,” kata Lukman Hakim usai sowan ke kediaman Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11/2023), dikutip dari Youtube Kompas.com.

Kemudian, apabila terkonfirmasi bahwa pencopotan dilakukan aparat negara, Lukman Hakim berharap bahwa itu bukan kebijakan institusional.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Sowan ke Gus Mus, Sampaikan Permasalahan Bangsa Jelang Pemilu

“Andaipun terkonfirmasi bahwa itu dilakukan aparat negara, kami masih perlu berharap bahwa itu bukan merupakan kebijakan institusional,” ujar Lukman Hakim.

“Jadi kami masih percaya betul TNI-Polri tetap berpegang pada Undang-Undang bahwa netralitas dari kedua alat negara itu adalah sesuatu yang niscaya,” kata dia lagi.

Mantan Wakil Ketua MPR itu juga berharap bahwa pencopotan itu dilakukan oleh oknum.

“Kami berharap mudah-mudahan itu hanya tindakan oknum semata, bukan merupakan kebijakan resmi dari TNI-Polri,” kata Lukman Hakim.

Baca juga: Para Tokoh Nasional Temui Gus Mus, Bahas Demokrasi yang Tak Baik-baik Saja

Terbaru, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, mencopot sejumlah poster bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Pimpinan partai politik koalisi pengusung Ganjar-Mahfud MD di Kota Pematang Siantar kecewa lalu mendatangi kantor Satpol PP.

Sebelumnya, baliho bergambar Ganjar dan Mahfud juga dicopot saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Desa Batu Bulan, Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Pemprov Bali dan Satpol PP mengeklaim pencopotan baliho dilakukan demi menjaga netralitas Kepala Negara dan ASN, sesuai hasil Rakorwil dalam rangka kunjungan kerja Jokowi.