Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puji PPATK, Mahfud: TPPU yang Dibawa ke Pengadilan Luar Biasa Banyak

Kompas.com - 08/11/2023, 15:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memuji kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dianggap membuat banyak gebrakan dalam menindak tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Mahfud, gebrakan itu bisa terlihat dari banyaknya kasus TPPU yang bisa dibawa ke meja hijau dalam beberapa tahun terakhir.

"Saudara lihat pada tahun ini gebrakan dari PPATK untukk membawa TPPU ke pengadilan, ke tindak pidana pengadilan itu luar biasa banyak kan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Besok, Panji Gumilang Diperiksa dalam Kasus Penggelapan dan TPPU di Indramayu

Mahfud menyampaikan, PPATK punya peran dalam pemeberantasan PTPPU dengan menyampaikan laporan hasil analisis kepada aparat penegak hukum

Ia mencontohkan, ada kasus pencucian uang hasil peredaran obat ilegal yang dibongkar PPATK bersama Polri serta transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan yang bermula dari laporan PPATK.


Terbaru, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka TPPU dan penggelapan dana Yayasan Al Zaytun.

"Berarti PPATK ini sudah mulai efektif, mungkin sebelum itu, Anda jarang mendengar apa sih yang dilakukan oleh PPATK. Dulu banyak orang enggak kenal juga PPATK, padahal sudah lama berdirinya," kata Mahfud.

Baca juga: Usai Bertemu Jokowi, Ketua PPATK Sebut RUU Perampasan Aset Masih Jadi Prioritas Pemerintah

Mahfud pun yakin bahwa pemberantasan TPPU dapat terus berjalan meski Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tak kunjung disahkan.

"Nyatanya kita juga cukup produktif dalam beberapa tahun terakhir ini bisa kan medobrak beberapa hal yang katanya sulit kita masuki bisa," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com