Pentingnya Arah Kebijakan Cawapres

PENGHUJUNG Oktober lalu, semua calon presiden (Capres) yang nama-namanya telah beredar di masyarakat telah mengumumkan pendampingnya sebagai calon wakil presiden (Cawapres). Masing-masing pasangan telah resmi mendaftar sebagai Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari nama-nama Cawapres tersebut, ada yang sudah diprediksi jauh-jauh hari, namun juga ada yang muncul bak meteor, menimbulkan perdebatan menarik dalam ruang-ruang publik kita, mulai dari dunia maya hingga warung kopi kaki lima.

Namun demikian, gemuruh perbincangan tersebut masih sebatas pada tataran persona dan kecocokannya dengan nama calon presiden yang beredar.

Selebihnya, sebatas seliweran yang belum tentu kepastiannya, meskipun dokumen visi-misi dari para calon sudah beredar di tengah masyarakat seiring pendaftaran mereka ke KPU lalu.

Hal tersebut menimbulkan keprihatinan karena ribut-ribut kontestasi Pilpres selama ini justru pekat pada bahasan dan upaya mencari sosok populer, 'vote getter' sebagai Capres dan Cawapres untuk menjaring sebanyak-banyaknya suara rakyat.

Sayangnya, hal tersebut lebih banyak berada pada arena hingar-bingar popularitas, bukan pada gelanggang gagasan, yang membuat politik ide bukan sesuatu hal yang jamak dalam jagat politik kita.

Lebih dari itu, tidak hanya sang presiden, posisi wapres pun memiliki urgensinya tersendiri dalam praktik kepemerintahan kita.

Bukan Semata Ban Kelima

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “dalam melakukannya kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

Lebih lanjut, pada Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.

Jika dibaca, wapres adalah ‘the second person’ yang membantu presiden sebagai ‘the first person’, dan baru akan menjadi ‘the first person’ apabila presiden mengalami kendala sebagaimana disebutkan di atas.

Pembacaan sempit atas pengaturan tersebut akan membawa pemaknaan bahwa tugas wapres semata sebagai ban kelima dari gerak sistem presidensial yang dikemudikan oleh Presiden.

Bahkan di Amerika Serikat, jabatan wapres di paruh pertama abad kedua puluh dikenal karena disfungsionalitasnya akibat minim peran dalam penyelenggaraan negara dan lemahnya pengaruh dalam perumusan kebijakan strategis yang lebih banyak berpusat di sekitar presiden.

Dalam buku “First in Line: Presidents, Vice Presidents, and the Pursuit of Power” (2018), Kate Andersen Brower mencatat anekdot umum di Amerika Serikat kala itu bahwa wapres diibaratkan serupa dengan seorang lelaki yang pergi jauh ke laut: Tak pernah kembali pulang dan hilang tak tahu rimbanya.

Namun sesungguhnya, pengaturan mekanisme kerja dan pembagian peran serta kewenangan antara presiden dan wapres telah berlangsung sejak republik ini berdiri, baik terbagi atas fokus pekerjaan yang digarap maupun isu kebijakan yang dijadikan perhatian, meskipun berpulang pada relasi presiden-wapres dan kapasitas dari sang wapres sendiri.

Apabila merunut sejarah, Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta–khususnya pada dekade pertama kepemimpinan mereka–telah memberikan contoh ideal bagaimana presiden dan wapres bekerja dalam alam demokrasi, sebagaimana tesis Herb Feith dalam bukunya, “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (1962).