Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deretan Ulama dan Pemilik Ponpes dalam TKN Prabowo-Gibran

Kompas.com - 07/11/2023, 12:11 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi diungkap ke khalayak pada Senin (6/11/2023) kemarin.

Jumlah anggota yang tergabung di dalam TKN Prabowo-Gibran sangat banyak, yakni mencapai 270 orang.

Baca juga: Titiek Soeharto Jadi Penasihat TKN Prabowo-Gibran, Keponakan Luhut Jadi Bendahara

Anggota TKN Prabowo-Gibran terdiri dari berbagai kalangan. Mulai dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), fungsionaris partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), pengusaha, purnawirawan TNI dan Polri yang aktif di partai politik, tokoh muda, selebritis, influencer, serta barisan relawan pendukung Gibran dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kompas.com merangkum para ulama dan pemilik pondok pesantren yang bergabung di dalam TKN Prabowo-Gibran. Berikut ini perinciannya:

Baca juga: 27 Purnawirawan Jenderal TNI-Polri di Struktur TKN Prabowo-Gibran, Siapa Saja Mereka?

Dewan Pembina: Habib Luthfi bin Ali bin Yahya.

Wakil Ketua Tim Pengarah: Nyai Hj Machfudhoh Aly Ubaid (Dewan Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama).

Dewan Penasihat:

  1. KH Abdul Ghofur,
  2. Buya Zulfi Syukur (Ketua Dapur Da’i Nusantara Partai Bulan Bintang)
  3. KH Adib Rafiuddin Irza,
  4. KH Kharor Aschal,
  5. Ustaz Syaifuddin,
  6. Habib Umar Assegaf
  7. Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus,
  8. KH Misbachul Munir Cholil (Kyai Misbah),
  9. KH Zuhri Ya'cub,
  10. Tuan Guru Lalu Muhammad Zaenudin Asani (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, sepupu Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi),
  11. KH Muslich Abas,
  12. KH Hamdi Hasan Almaliki,
  13. KH Zaini Zulfa,
  14. KH Agus Masna Shofa Fauzan Al-Hafiz,
  15. KH Mansur Anhar,
  16. KH Muzhaffar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com