Goenawan Mohamad Ungkap Kekecewaan ke Jokowi, Sebut Gibran Didesain untuk Perpanjangan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan Goenawan Mohamad menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo.

Kekecewaan itu terkait sikap Presiden yang dinilainya ingin memperpanjang masa kekuasaan dengan mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

Padahal, mulanya Goenawan sudah merasa senang saat Presiden tidak meneruskan wacana perpanjangan jabatan.

"Saya terakhir itu, saya kan (merasa) sangat gembira, bahwa Pak Jokowi tidak mencalonkan di term ketiga," ujar Goenawan dalam acara Rosi yang bertajuk "Rakyat Percaya Siapa: Jokowi, Ketua MK atau Gibran" sebagaimana dilansir YouTube Kompas TV, Jumat (3/11/2023).

Baca juga: Istana Bantah Presiden Beri Arahan Muluskan Gibran pada Pilpres 2024

Goenawan menyebut, dalam sejarah politik dunia, Presiden Amerika Serikat pertama, George Washington memilih untuk tidak melanjutkan pemerintahan hingga periode ketiga.

Langkah tersebut, menurut dia, ikut mempengaruhi kondisi sistem politik di Amerika yang terawat hingga saat ini.

Namun, ia menyesalkan Presiden Jokowi justru melakukan berbagai cara untuk memperpanjang kekuasaannya, termasuk dengan menggunakan anak sulungnya. 

Gibran yang semula tidak memenuhi syarat sebagai capres atau pun cawapres karena usianya yang masih 36 tahun itu, bisa melenggang maju usai Mahkamah Konstitusi yang diketuai ipar Jokowi mengubah persyaratan.

"Ternyata Pak Jokowi menghendaki itu (memperpanjang kekuasaan)," kata Goenawan.

"Dan yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke cawapres adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Butuh Waktu 15 Tahun untuk Pembangunan IKN

Pendiri Majalah Tempo ini pun meyakini, nantinya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto hanya akan jadi kepanjangan tangan Jokowi apabila memenangi pemilu.

"(Nantinya) yang jadi Presiden Prabowo Subianto dan di situ ada (Wapres) Gibran yang dia (Jokowi) kendalikan. Nah kemudian problemnya adalah pertanggungjawaban konstitusinya bagaimana?" katanya.