Istana Bantah Presiden Beri Arahan "Muluskan" Gibran pada Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Joanes Joko menepis dugaan ada intervensi pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pencalonan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Sepengetahuannya, Kepala Negara tidak pernah memberikan arahan untuk mengawal kandidat tertentu. Apalagi mengatur cara untuk memuluskan jalan kandidat tertentu pada Pilpres 2024.

"Kalau menurut kami, kami enggak pernah ada arahan-arahan untuk mengamankan itu semua. Arahannya adalah jelas dan clear pastikan seluruh perangkat-perangkat yang harus dilakukan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 itu berjalan dengan baik dan tersiap dengan baik," kata Joanes dalam acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan di Kompas TV, Rabu (1/11/2023) malam.

Ini disampaikan Joanes saat ditanya jurnalis senior Harian Kompas sekaligus pembawa acara Satu Meja, Budiman Tanuredjo.

Baca juga: Bantah Gibran, Gerindra Sebut TKN Prabowo-Gibran Tak Diumumkan Hari ini

Budiman bertanya dan meminta Joanes menjawab, apakah berbagai isu terkini, dari tiga periode, perpanjangan hingga pengusungan Gibran bisa ditarik garis lurus arahan Presiden Jokowi.

Jawaban di atas pun disampaikan Joanes.

Joanes menegaskan, Istana juga enggan mencampuri urusan privasi Jokowi dengan putranya.

Sejauh ini, arahan yang diterima oleh KSP dari Presiden yaitu mengawal proses dan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik.

"Selama ini tidak ada arahan apa pun kepada kami di Kantor Staf Presiden. Yang ada arahannya adalah dikawal bagaimana proses pemilu dan pelaksanaan pemilu itu benar-benar bisa berkualitas dengan baik," ujar dia.

"Itu seluruh arahan, baik dari kepala staf presiden Pak Moeldoko kepada seluruh tim, kawal dan komunikasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga agar Pemilu 2024 sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu bisa berlangsung dengan baik," ucap dia.

Baca juga: Waketum Golkar: Gibran Tidak Jadi Kuning, Sampai Sekarang Tetap Merah PDI-P

Presiden, menurut Joanes, juga meminta agar politik identitas tidak terjadi kembali dalam Pilpres 2024.

Kepala Negara meminta Pemilu 2024 berjalan dengan penuh kegembiraan.

"Jangan juga kalau ada luka-luka itu makin dalam dan ada retak-retak itu makin besar. Jangan," ujar Joanes menirukan arahan Jokowi.

"Karena kondisinya hari ini bangsa Indonesia itu sedang menghadapi, satu, dalam kondisi geopolitik tengah mengalami krisis pangan, krisis energi. Dalam konteks kesempatan ada bonus demografi, tetapi kita juga menghadapi agenda Konstitusi lima tahunan," kata dia.

Sebelumnya, pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dikhawatirkan tidak bakal berjalan adil dan setara jika anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pesertanya.

Pakar politik Ikrar Nusa Bakti mengatakan, jika hal itu terjadi, peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan mengerahkan alat negara buat memenangkan pihak tertentu sulit dihindari.

"Itu bukan mustahil ketika pelaksanaan Pemilu dia akan menggunakan abuse of power," kata Ikrar saat dihubungi pada Kamis (19/10/2023).

Ikrar mengatakan, kecenderungan penguasa melakukan intervensi dalam proses politik seperti Pemilu 2024 sangat terbuka.

Apalagi, kata Ikrar, Presiden Jokowi sudah menyampaikan langsung dia memang ikut intervensi, atau cawe-cawe, menjelang Pemilu dan Pilpres.