Bantah Intervensi Jokowi ke Airlangga, Golkar: Setiap Kebijakan Melalui Rapat Pleno...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Nurdin Halid membantah ada intervensi pemerintah kepada partai politik (parpol) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Nurdin juga meyakini tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait kebijakan strategis, yakni soal pencapresan.

Hadir sebagai narasumber di program Satu Meja The Forum Kompas TV, ia menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki dan menjalankan mekanisme partai yang ada sejauh ini.

Kemudian, ia mengatakan, seluruh kebijakan yang keluar dari Partai Golkar adalah atas hasil dari kesepakatan seluruh instrumen partai.

Baca juga: PDI-P Persilakan Gibran Gabung Golkar, tapi Tetap Tagih KTA Dikembalikan

"Andaikan pun ada kartu truf dan itu kepada pribadi Pak Airlangga, Pak Airlangga tidak akan mampu membawa pribadinya kepada Partai Golkar. Partai Golkar kan kolektiv kolegial. Setiap kebijakan dan strategis itu melalui mekanisme rapat pleno, kemudian konsultasi dengan dewan pakar, dewan pembina, penasihat," kata Nurdin dikutip dari Kompas TV, Rabu (1/11/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, ia lalu mendorong PDI-P untuk meluruskan adanya dugaan intervensi Presiden Jokowi yang disebut petugas partai kepada ketua umum parpol terkait pencapresan.

"Petugas partai kan harus ikut yang menugaskan. Tidak boleh melanggar yang menugaskan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Nurdin, PDI-P semestinya bisa memanggil Presiden Jokowi guna meluruskan dugaan intervensi tersebut.

Baca juga: Jokowi di Antara Ujian Netralitas dan Keinginan Cawe-cawe Pilpres 2024

"(Jokowi) kan kader PDI Perjuangan kan? Kalau enggak salah. Dan itu kan petugas partai. Kalau petugas partai, mudah sekali, tinggal panggil sebagai petugas partai, menyampaikan, kenapa ada tekanan kepada atau mencampuri urusan partai lain?" kata Nurdin.

"Itu mudah sebetulnya. Dan kalau dilakukan oleh PDI-P, kita support. Kita beri apresiasi yang sangat tinggi," ujarnya lagi.

Dugaan adanya intervensi disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang turut hadir menjadi nara sumber dalam program Satu Meja The Forum.

Djarot menduga ada intervensi dari "Pak Lurah" untuk anak-anaknya "Pak Lurah". Hal itu untuk menjelaskan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto soal dugaan adanya tekanan kepada ketum parpol.

Baca juga: Tunggu Langkah Politik Gibran soal Parpol, Golkar: Mengalir Saja Dulu

Semua berawal saat Djarot menjelaskan bahwa pemerintah seakan tidak satu kata dan perbuatan terkait dinamika menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia lantas ditanya oleh jurnalis senior Harian Kompas sekaligus pembawa acara Satu Meja The Forum, Budiman Tanuredjo, contoh kata dan perbuatan yang dinilai sudah berbeda.

"Katanya, pemerintah tidak intervensi," jawab Djarot.