"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Rencananya Digelar pada 14 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto yang menjadi calon panglima TNI.

"Komisi i menunggu penugasan Bamus DPR. Sampai sekarang belum," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: Istana Jelaskan Alasan Jokowi Usulkan Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, sudah ada rencana mengenai fit and proper test calon panglima TNI.

Dia menyebut, fit and proper test calon Panglima TNI akan digelar pada tanggal 14 November 2023.

Namun, untuk kepastiannya, tetap harus menunggu penugasan dari Bamus DPR.

"Rencana per saat ini adalah fit and proper test dilaksanakan pada tanggal 14. Akan tetapi kita tunggu Bamus mengeluarkan keputusan penugasan kepada Komisi I," ucap Dave.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bahwa pihaknya sudah menerima surat presiden (surpres) soal pergantian Panglima TNI.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Anggap Agus Subiyanto Layak Jadi Panglima TNI

Puan mengatakan, Presiden Jokowi mengusulkan KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.

“Nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selanjutnya, DPR RI bakal melanjutkan surpres tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Puan mengatakan, pergantian Panglima TNI diperlukan karena Yudo Margono bakal memasuki masa pensiun.

“Yang sesuai dengan aturannya, yaitu (pensiun) pada tanggal 26 November, sesuai dengan hari kelahiran beliau,” kata Puan.

“Karenanya, memang sesuai dengan Undang-Undang TNI, Presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR,” ujarnya lagi.