Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perselisihan PDI-P dan Jokowi Dinilai Mesti Diakhiri demi Rakyat

Kompas.com - 30/10/2023, 22:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan yang kurang baik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dinilai tidak boleh mempengaruhi atau merugikan kepentingan masyarakat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, perlu dicari jalan keluar atau solusi buat mencegah perselisihan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan menuju ke arah yang tidak diinginkan.

“Karena terus terang saya harap-harap cemas, sangat khawatir melihat perkembangan perseturuan antara PDI Perjuangan dengan Istana yang menuju pada indikasi yang kurang positif,” kata Burhanuddin seperti dikutip dari program Breaking News di Kompas TV, Senin (30/10/2023).

Baca juga: PDI-P Sakit Hati dengan Manuver Jokowi, Tidak Mungkin Lagi Bersama Menangkan Ganjar

Menurut dia, jika persoalan antara Presiden Jokowi dan PDI-P tidak segera dicarikan jalan keluar maka dikhawatirkan bisa memicu konflik lain di tengah masyarakat.

Jika hal itu terjadi maka dianggap sangat membahayakan stabilitas nasional menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

“Saya tahu kedua belah pihak ini mungkin merasa dikecewakan satu sama lain, tetapi harus ditempatkan kepentingan nasional yang lebih besar di atas segalanya. Jadi jangan sampai hubungan kedua belah pihak (antara) Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan itu memburuk, karena itu yang rugi adalah bangsa Indonesia,” ucap Burhanuddin.

Baca juga: PDI-P Sebut Gibran Contoh Tidak Baik Bagi Anak Muda, Prabowo Angkat Bicara


Seperti diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Pasangan Prabowo-Gibran juga sudah didaftarkan partai-partai politik yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023.

Parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia.

Baca juga: Sindir Gibran, Djarot PDI-P: Saya Kecewa, Dia Anak Muda tapi Tak Punya Kesabaran

Di sisi lain, Gibran sebelumnya merupakan kader PDI-P yang diusung sebagai Wali Kota Solo. Saat ini Gibran belum menyelesaikan masa kepemimpinannya di Kota Solo.

PDI-P merasa sikap Gibran yang menerima tawaran buat menjadi cawapres Prabowo adalah bentuk pembangkangan terhadap partai.

Sedangkan PDI-P saat ini mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com