Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PDI-P Sakit Hati dengan Manuver Jokowi, Tidak Mungkin Lagi Bersama Menangkan Ganjar"

Kompas.com - 30/10/2023, 21:04 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, PDI-P tengah menunjukan kemarahannya dengan manuver politik Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Hal itu menyusul bergabungnya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendampingi Prabowo Subianto.

“Saya kira dalam kondisi alamiah, memang tak bisa dipungkiri rasa-rasanya PDI-P cukup marah, bahkan sakit hati dengan ini semua,” ujar Adi pada Kompas.com, Senin (30/10/2023).

Adapun beberapa hari ke belakang sejumlah elite PDI-P nampak terang-terangan menyatakan kekecewaannya pada Jokowi.

Baca juga: BERITA FOTO: Momen Kebersamaan Jokowi, Prabowo, Ganjar, dan Anies Saat Makan Siang di Istana

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto misalnya, mengatakan kader banteng tengah berduka karena ditinggalkan Jokowi.

Ia juga memunculkan sejumlah tudingan seperti Jokowi meminta PDI-P menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan ketua umum partai politik (parpol) tertentu yang kartu truf-nya dipegang Jokowi di balik pencalonan Gibran sebagai bacawapres KIM.

“(PDI-P) sakit hati dengan manuver politik Jokowi, karena enggak mungkin lagi Jokowi itu bersama PDI-P dan memenangkan Ganjar Pranowo,” tutur dia.

Adi menilai konflik antara Jokowi dan PDI-P dapat berujung pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Bantah Sakit Hati soal Manuver Keluarga Jokowi, PDI-P: Ibu Megawati Ketawa, Enggak Ada Masalah

Menurutnya, terbuka peluang Jokowi mendepak menteri-menteri PDI-P jika tak nyaman dengan sikap partainya itu.

Tapi, Adi menuturkan jika langkah itu diambil Jokowi sangat mungkin mendapatkan sentimen negatif dari publik.

“Ini akan jadi stigma kurang baik, stigma yang kurang kondusif bagi Jokowi, karena apapun bisa dilihat oleh publik saat ini ya Jokowi itu adalah PDI-P, itu tidak bisa dibantah,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com