Jokowi Ingatkan Perang Hamas-Israel Bisa Naikkan Harga Minyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan soal risiko yang terjadi akibat dampak perang antara Hamas dan Israel terhadap harga minyak dunia.

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan untuk para penjabat (Pj) kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Menurut Presiden, jika harga minyak naik maka banyak negara akan mengalami dampaknya.

"Di Gaza, Hamas dan Israel, kelihatannya perangnya jauh sekali tapi hati-hati, kalau perang ini meluas, Hamas-Israel ini meluas melibatkan Hizbullah di Lebanon, melibatkan Suriah, melibatkan lagi misalnya Iran semuanya masuk ingin saling bantu-membantu yang terjadi adalah kenaikan harga minyak," ujar Jokowi.

Baca juga: Konflik Hamas-Israel, Jokowi: Indonesia Tidak Akan Tinggal Diam

"Ini yang mengakibatkan semua negara akan pusing. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kenaikan brent (harga acuan minyak) juga enggak begitu tinggi karena memang eskalasi (perang) yang tidak meluas, masih di Gaza," tuturnya.

Jokowi menegaskan, situasi perang di Gaza ini harus dipahami oleh para PJ kepala daerah.

Utamanya, dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang diambil di daerah.

Sebab, kata Jokowi, dampak dari kenaikan harga minyak langsung merembet kepada kebaikan harga BBM dan berpengaruh kepada naiknya inflasi.

Jika inflasi terjadi maka kenaikan harga barang dan jasa tidak bisa dihindarkan.

Baca juga: 3 Minggu Perang Israel-Hamas, Anak-anak yang Tewas di Gaza Lampaui Total Per Tahun di Konflik Dunia sejak 2019

"Kalau harga BBM naik, artinya apa? inflasi akan naik. Inflasi naik artinya harga barang dan jasa juga akan naik, larinya ke situ," tegas Jokowi.

Padahal, terkait pangan, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi penurunan produksi beras akibat tujuh provinsi terdampak super el nino.

Jokowi menyinggung harga beras yang saat ini mengalami kenaikan 19,8 persen secara year to date. Sementara itu, jika dihitung secara month to date kenaikan harga beras sebesar 2,5 persen.

"Hati-hati ini kalau pemda memiliki kemampuan segera intervensi agar inflasi bahan pangan ini tidak semakin naik. Harus dihentikan kalau ada hal seperti itu," tambahnya.

Adapun pengarahan pada Senin siang diikuti oleh 193 penjabat kepala daerah, yang terdiri dari 133 penjabat bupati, 37 penjabat wali kota, dan 29 penjabat gubernur.

Baca juga: Prajurit TNI di Lebanon Dilatih Evakuasi Diri sejak Konflik Hamas-Israel Pecah

Beberapa pj kepala daerah yang tampak hadir antara lain Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrullah.

Hadir pula Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar dan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.