Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PDI-P Sakit Hati dengan Manuver Jokowi, Tidak Mungkin Lagi Bersama Menangkan Ganjar"

Kompas.com - 30/10/2023, 21:04 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, PDI-P tengah menunjukan kemarahannya dengan manuver politik Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Hal itu menyusul bergabungnya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendampingi Prabowo Subianto.

“Saya kira dalam kondisi alamiah, memang tak bisa dipungkiri rasa-rasanya PDI-P cukup marah, bahkan sakit hati dengan ini semua,” ujar Adi pada Kompas.com, Senin (30/10/2023).

Adapun beberapa hari ke belakang sejumlah elite PDI-P nampak terang-terangan menyatakan kekecewaannya pada Jokowi.

Baca juga: BERITA FOTO: Momen Kebersamaan Jokowi, Prabowo, Ganjar, dan Anies Saat Makan Siang di Istana

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto misalnya, mengatakan kader banteng tengah berduka karena ditinggalkan Jokowi.

Ia juga memunculkan sejumlah tudingan seperti Jokowi meminta PDI-P menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan ketua umum partai politik (parpol) tertentu yang kartu truf-nya dipegang Jokowi di balik pencalonan Gibran sebagai bacawapres KIM.

“(PDI-P) sakit hati dengan manuver politik Jokowi, karena enggak mungkin lagi Jokowi itu bersama PDI-P dan memenangkan Ganjar Pranowo,” tutur dia.

Adi menilai konflik antara Jokowi dan PDI-P dapat berujung pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Bantah Sakit Hati soal Manuver Keluarga Jokowi, PDI-P: Ibu Megawati Ketawa, Enggak Ada Masalah

Menurutnya, terbuka peluang Jokowi mendepak menteri-menteri PDI-P jika tak nyaman dengan sikap partainya itu.

Tapi, Adi menuturkan jika langkah itu diambil Jokowi sangat mungkin mendapatkan sentimen negatif dari publik.

“Ini akan jadi stigma kurang baik, stigma yang kurang kondusif bagi Jokowi, karena apapun bisa dilihat oleh publik saat ini ya Jokowi itu adalah PDI-P, itu tidak bisa dibantah,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com