Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Waspadai Gerakan Dorong Pilpres 2024 Berlangsung 1 Putaran

Kompas.com - 26/10/2023, 15:28 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda meyakini Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal berjalan dalam dua putaran.

Ia mengatakan, hal itu bukan tidak mungkin jika melihat sampai saat ini kemungkinan Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Saya kira perlu dipastikan dalam konteks konfigurasi yang semacam ini, saya kira, kita semua bisa membaca potensi untuk dua putaran pasti terjadi,” ujar Huda dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Cak Imin Janjikan Pemberantasan Judi Online jika Menangi Pilpres 2024

Huda kemudian meminta tak ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi pada penyelenggaraan pilpres agar berlangsung hanya satu putaran.

Baginya, pesta demokrasi harus berjalan secara natural tanpa diatur oleh pihak tertentu yang ingin memenangkan salah satu bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Ia mengatakan, semua pihak harus mewaspadai risiko adanya gerakan yang mendorong Pilpres berlangsung satu putaran. 

“Nah Karena itu, kalau dalam masa kampanye, masa tenang, ada agenda di mana mendorong proses ini hanya satu putaran, saya kira perlu dipertanyakan positioningnya,” papar dia.


Baginya, publik harus berperan aktif untuk menjadi pengawas dan pihak yang menyukseskan Pilpres 2024.

Menghindari kontestasi elektoral hanya satu putaran, lanjut Huda, masyarakat harus ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pencoblosan 14 Februari mendatang.

“Jadi, kita mendorong publik menggunakan hak pilihnya, sekaligus mengawasi hak pilihnya sampai dihitung oleh semua penyelenggara dan sampai direkap oleh KPU pusat,” imbuh dia.

Diketahui Komisi II DPR RI telah menyepakati pagu anggaran Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu RI adalah Rp 28,3 triliun dan Rp 11,6 triliun.

Baca juga: Projo Yakin Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024 Satu Putaran

Angka itu hanya berlaku untuk Pilpres 2024 yang berjalan satu tahap, tidak termasuk pelaksanaan tahap kedua.

Padahal KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp 44 triliun untuk desain Pilpres 2024 dua putaran.

Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan pemerintah berkomitmen mencairkan dana sisa Rp 16 triliun jika akuirnya pilpres berjalan dua putaran. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com