Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ungkap Pekerjaan Rumah untuk Tekan Angka Stunting

Kompas.com - 26/10/2023, 13:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara Pencanangan Inisiatif Gotong Royong Akselerator Entas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem 2023 di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

"Berbagai perbaikan masih harus dilakukan, seperti perluasan cakupan dan peningkatan kualitas intervensi prioritas, terutama untuk jenis intervensi yang cakupannya masih rendah," kata Ma'ruf Amin, Kamis.

Ma'ruf mencontohkan, pada intervensi spesifik, konsumsi tablet tambah darah pada remaja puteri dan ibu hamil perlu ditingkatkan.

Baca juga: Wapres Kunker ke Bali, Hadiri Pertemuan AALCO dan Cek Penanganan Stunting

Ia mengatakan, pemeriksaan kehamilan minimal enam kali selama kehamilan, pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif, makanan pendamping ASI dengan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap juga harus digiatkan.

"Selain itu, perlu peningkatan kapasitas kader dan petugas Puskesmas untuk pemantauan pertumbuhan dan edukasi," ujarnya.

Sementara itu, pada intervensi sensitif, Ma'ruf menilai bahwa akses sanitasi, ketahanan pangan, dan perbaikan praktik pengasuhan merupakan isu-isu utama yang mesti menjadi perhatian.

"Terkait dengan pengasuhan, edukasi mesti diberikan juga kepada keluarga besar, karena dalam budaya kita, pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh orangtua, tetapi juga oleh nenek dan kakek, bahkan anggota keluarga besar lainnya," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres Tegaskan Penanganan Stunting Harus Lanjut meski Ganti Kepemimpinan

Ia juga mengatakan, koordinasi antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mesti diperbaiki agar program penanganan stuntihg lebih terkonvergensi.

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin mengapresiasi dunia usaha yang mau ikut berperan dalam penanganan stunting.

Hanya saja, ia mengingatkan agar program yang dikerjakan oleh pengusaha harus melengkapi yang telah dijalankan pemerintah supaya tidak ada tumpang tindih.

Ia juga mengingatkan bahwa program harus dilaksanakan di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stuntingnya atau jumlah anak stuntingnya agar bedampak pada penurunan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran.

"Program berbentuk aksi nyata yang menyasar langsung pada kelompok sasaran prioritas, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut," ujar Ma'ruf Amin.

Diketahui, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 mendatang dapat ditekan hingga 14 persen.

Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen.

Baca juga: Gibran Ajak Selvi Naik Panggung Saat Beberkan Program Terkait Stunting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com