Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang Jadi Panglima TNI, KSAL: Saya Tak Mikir ke Sana, Jalani Saja yang Sekarang

Kompas.com - 26/10/2023, 12:20 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengaku tidak memikirkan jabatan Panglima TNI. Meskipun, ia berpeluang menjadi panglima menggantikan Laksamana Yudo Margono.

“Saya enggak mikir ke sana ya, yang penting kita jalankan saja apa yang ada sekarang, sedang melaksnakan ini,” kata Ali usai acara serah terima jabatan tiga jabatan strategis TNI AL di lapangan Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/10/2023).

Diketahui, syarat menjadi Panglima TNI adalah pernah menjabat kepala staf matra.

Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bakal memasuki usia pensiun pada 26 November 2023.

Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Jenderal Agus Subiyanto Disebut Berpotensi Besar Jadi Panglima TNI

Ali juga menyebutkan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

“Dan juga ada persetujuan DPR, nanti silakan saja, yang penting saya sebagai kepala staf sudah menjalani tugas secara baik apa tidak. Itu konsentrasi saya,” ujar Ali.

Sementara itu, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, Jenderal Agus Subiyanto memiliki potensi besar menjadi Panglima TNI menggantikan Yudo Margono.

Terlebih, Agus Subiyanto telah resmi dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Panglima Yudo Pimpin Sertijab 3 Jabatan Strategis TNI, Laksma Agus Rustandi Jabat Dansatsiber

“Kans Agus diajukan sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono menjadi besar,” kata Anton dalam keterangan tertulis, Rabu.

Anton mengatakan, nama kandidat kuat lainnya yang layak diajukan ke DPR adalah KSAL Laksamana Muhammad Ali karena mempunyai usia pensiun yang panjang.

“Jika berkaca pada pengalaman Jokowi menunjuk pos strategis, menjatuhkan pilihan kepada Agus menjadi terbuka lebar. Walaupun, jika merujuk pada visi poros maritim dunia, tentu saja semestinya Ali memiliki peluang yang lebih,” ujar Kepala CIDE itu.

Akan tetapi, menurut Anton, Jokowi dalam sembilan tahun terakhir seringkali menunjukkan anomali dalam penentuan pos strategis.

Baca juga: Dilantik Jadi KSAD, Jenderal Agus Subiyanto Disebut Berpotensi Besar Jadi Panglima TNI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com