Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar-Mahfud Jalani Tes Kesehatan 9 Jam, RSPAD Bakal Serahkan Hasilnya Ke KPU

Kompas.com - 22/10/2023, 17:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD selesai menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10/2023) pukul 16.15 WIB.

Total waktu tes kesehatan pada Ganjar dan Mahfud berlangsung sekitar sembilan jam sejak keduanya mengenakan baju medis pada pukul 07.25 WIB.

Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Budi Sulistya mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahapan selanjutnya sebagai syarat kelengkapan mendaftar sebagai bakal capres dan cawapres.

Baca juga: Mahfud MD Jadi Cawapres, Nama TPN Ganjar Pranowo Akan Diubah

"Kami akan sampaikan kepada KPU RI untuk kemudian ada proses selanjutnya," kata Budi dalam konferensi pers di RSPAD, Jakarta, Minggu sore.

Budi menerangkan, bakal pasangan calon ini sudah menjalani seluruh rangkaian tes kesehatan dengan lengkap.

RSPAD tidak akan melakukan pemeriksaan lanjutan jika terdapat persoalan kesehatan pada bakal pasangan calon.

"Tidak dilakukan tes ulang," imbuh dia.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku tidak ada kendala berarti selama sembilan jam diperiksa kesehatan luar dalamnya.

Menurut dia, semua pemeriksaan kesehatan dilakukan yakni telinga, hidung, tenggorokan (THT), jantung, hingga tes kejiwaan.

"Saya kira semuanya berjalan dengan sangat lancar, tadi kita sempat berkeringat saja, karena treadmil," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Ganjar berharap, hasil pemeriksaan terhadapnya dan Mahfud baik untuk tahapan selanjutnya dalam pendaftaran Pilpres 2024.

Baca juga: Jalani Tes Kesehatan, Mahfud MD Mengaku Sedang Batuk-batuk karena Sering Berpidato

Ganjar dan Mahfud kembali berbaju putih dan batik sebagaimana ketika keduanya baru tiba di RSPAD.

Keduanya pun sudah meninggalkan RSPAD untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com