Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Indonesia-Malaysia Selesaikan Sengketa Blok Ambalat dengan Kekeluargaan

Kompas.com - 12/10/2023, 16:33 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen menyelesaikan sengketa blok Ambalat lewat pendekatan persahabatan dan kekeluargaan. 

Indonesia dan Malaysia sedang bersengketa terkait blok Ambalat.

“Intinya dengan komitmen dari kepala pemerintahan kita, bahwa kita ingin selesaikan semua masalah-masalah yang ada di kita dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan persahabatan sebagai tetangga yang akan menyelesaikan semua masalah dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo dalam acara sidang ke-43 General Border Committee (GBC) Malindo di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

“Dan hampir semua masalah sudah hampir selesai,” ujar Prabowo lagi.

Baca juga: Sejarah Munculnya Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat

Prabowo mengatakan, masalah seperti sengketa blok Ambalat dan sengketa lain Indonesia-Malaysia bakal dibahas dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri kedua negara.

“Jadi komite-komite untuk membahas masalah-masalah perbatasan itu juga terkait dengan intansi-instansi lain,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan mengatakan, masalah-masalah sengketa wilayah Malaysia dan Indonesia sedang dikaji kedua negara.

Ia berharap, masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat.

“Saya yakin di atas kebersamaan, kita akan dapat selesaikan,” kata Mohamad.

Adapun blok Ambalat adalah wilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi yang berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar.

Baca juga: TNI AL Gelar Latihan di Perairan Ambalat, Libatkan KRI Mandau-621 dan KRI Keris-624

Wilayah itu diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan.

Sejarah terjadinya sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia bermula ketika kedua negara sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Di tengah penelitian tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat.

Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa blok Ambalat milik Indonesia.

Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas, khususnya pada 1979, ketika Malaysia mengingkari Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com