Prabowo: Indonesia-Malaysia Selesaikan Sengketa Blok Ambalat dengan Kekeluargaan

Indonesia dan Malaysia sedang bersengketa terkait blok Ambalat.

“Intinya dengan komitmen dari kepala pemerintahan kita, bahwa kita ingin selesaikan semua masalah-masalah yang ada di kita dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan persahabatan sebagai tetangga yang akan menyelesaikan semua masalah dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo dalam acara sidang ke-43 General Border Committee (GBC) Malindo di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

“Dan hampir semua masalah sudah hampir selesai,” ujar Prabowo lagi.

Prabowo mengatakan, masalah seperti sengketa blok Ambalat dan sengketa lain Indonesia-Malaysia bakal dibahas dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri kedua negara.

“Jadi komite-komite untuk membahas masalah-masalah perbatasan itu juga terkait dengan intansi-instansi lain,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan mengatakan, masalah-masalah sengketa wilayah Malaysia dan Indonesia sedang dikaji kedua negara.

Ia berharap, masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat.

“Saya yakin di atas kebersamaan, kita akan dapat selesaikan,” kata Mohamad.

Adapun blok Ambalat adalah wilayah laut seluas 15.235 kilometer persegi yang berada di Laut Sulawesi atau Selat Makassar.

Wilayah itu diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan.

Sejarah terjadinya sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia bermula ketika kedua negara sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Di tengah penelitian tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat.

Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa blok Ambalat milik Indonesia.

Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas, khususnya pada 1979, ketika Malaysia mengingkari Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen.