Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Desakan Pimpinan KPK Mundur, Mahfud: Biarkan Saja, Nanti Disikapi KPK

Kompas.com - 12/10/2023, 14:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi adanya desakan agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya mundur.

Hal tersebut menyusul kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK.

"Ya namanya desakan, ada yang nyuruh mundur, ada yang tidak nyuruh mundur. Ya Biarkan saja," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

"Nanti disikapi sendiri oleh KPK. KPK kan punya ukuran-ukuran sendiri," katanya lagi.

Baca juga: KPK Sebut Uang Rp 13,9 Miliar yang Dinikmati Syahrul, Beda dengan Rp 30 Miliar di Rumah Dinas

Sebelumnya, ratusan aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Front Indonesia Timur (FIT) menggeruduk Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (11/10/2023).

Mereka datang menuntut agar Ketua KPK, Komjen Pol (purn) Firli Bahuri mundur dari jabatannya.

Massa menyuarakan desakan itu dengan membawa sejumlah poster bertuliskan 'Tangkap dan Copot Firli Bahuri'.

Koordinator Aliansi Front Indonesia Timur, Jamal menyampaikan sebanyak 500 orang yang tergabung dalam aksi tersebut.

"Kami datang dari berbagai daerah mendesak Firli Bahuri mundur dari Ketua KPK," kata Jamal sebagaimana dilansir pemberitaan Tribunnews.com.

Baca juga: Pembelaan Firli Bahuri soal Bertemu Syahrul Yasin Limpo dan Merasa Diserang Balik Koruptor

Jamal lantas menyampaikan, ada tiga poin penting tuntutan mereka.

Pertama, Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut masa perpanjangan jabatan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Kedua, mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memeriksa Firli Bahuri.

Ketiga, mendesak aparat hukum dalam hal ini Polri untuk segera menangkap dan mentersangkakan Firli Bahuri.

Desakan pencopotan pimpinan KPK mengemuka, setelah Polda Metro Jaya mendalami dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh Pimpinan KPK.

Menurut Jamal, jika ingin menyapu bersih para pelaku koruptor, maka pimpinan KPK harus disapu bersih dulu.

Sebab, banyak masyarakat kini sudah meragukan independensi KPK selama Firli Bahuri jadi pucuk pimpinan.

Baca juga: ICW Minta Firli Bahuri Tak Dilibatkan Ambil Keputusan Kasus Kementan Sementara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com